Menuduh seorang Muslim sebagai pembawa daging sapi telah menjadi alat pembunuhan yang marak dan biasa di India hari ini. India kian berjalan menuju masyarakat biadab
Oleh : Shaista
JERNIH– Labeli setiap Muslim India sebagai penyelundup sapi, tuduh dia membawa daging sapi dan kemudian mati tanpa pengadilan atas nama melindungi agama Hindu.
Tindakan biadab yang direncanakan ini tampaknya telah menjadi hal yang bisa di India hari ini. Menurut “Hate Crime Watch”, sekitar 90 persen dari kejahatan rasial agama telah terjadi setelah pergantian pemerintahan di India pada 2014. Meskipun Muslim menjadi korban dalam 60 persen insiden, orang-orang dari semua agama telah menderita kejahatan rasial sejenis.
Konstitusi India menjanjikan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi warganya, tetapi kehancuran kehidupan sosial melalui kekerasan massa memicu rasa ketidakberdayaan yang tak terhindarkan di antara warganya. Setelah hukuman mati tanpa pengadilan di Dadri yang mengerikan pada 2015, Mohammad Azam digantung pada Juli 2018 oleh massa di Karnataka setelah serangkaian pesan WhatsApp memperingatkan penduduk setempat bahwa penculik anak sedang berkeliaran. Massa berasumsi bahwa Azam, yang bekerja untuk Google, dan teman-temannya adalah konspirator dan menggantungnya.
Pada 2019, Tabrej Ansari menjadi korban pertama kejahatan kebencian yang mengerikan dalam periode kedua rezim saat ini yang dipimpin para pendukung Hindutva. Dia digantung oleh massa yang memaksanya untuk meneriakkan slogan-slogan agama Hindu. Pada Juni tahun ini, tiga orang digantung atas dugaan penyelundupan sapi di Tripura.
Perlu diingat bahwa hukuman mati tanpa pengadilan digunakan untuk meneror komunitas kulit hitam selama beberapa generasi di Amerika Serikat; orang kulit hitam digantung atas tuduhan kriminal yang meragukan dan palsu. Semua ini diakhiri melalui NAACP (Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna). Dengan cara yang sama saat ini, ada persepsi yang berkembang bahwa hukuman mati tanpa pengadilan terjadi dengan keteraturan yang mengganggu di India, untuk meneror tidak hanya minoritas tetapi juga pembangkang atas nama agama dan budaya.
Kekerasan terhadap mereka yang berbeda pendapat diupayakan untuk dirasiona-lisasikan sebagai nasionalistik. Pembunuhan Mohammad Akhlaq, Govind Pansare, M M Kalburgi, Narendra Dabolkar dan Gauri Lankesh, didalangi fanatikus agama yang menyamar sebagai nasionalis. Faktanya, pembunuhan baru-baru ini terhadap George Floyd di tangan seorang polisi yang fanatik rasial di Amerika Serikat, dan penyiksaan dan kematian pasangan ayah-anak di Tamil Nadu adalah kejahatan kebencian yang menodai hati nurani masyarakat demokratis.
India kontemporer telah menyaksikan lonjakan ekstremisme Hindu sayap kanan, dan kejahatan yang dilakukan atas nama Jihad Cinta, makan daging sapi, penculikan anak, penyembelihan sapi, dan berita palsu anti-Muslim, bertujuan untuk mencari pembenaran atas semua kejahatan keji ini.
Propaganda sayap kanan ini biasanya menyebar seperti api di internet, terutama di Whatsapp di mana telah menjadi sangat umum untuk melihat gambar dan video sapi mati tergeletak di genangan darah. Telah umum diketahui bahwa video dan gambar semacam itu di platform media sosial selalu dipertanyakan kebenarannya, yang tujuannya untuk memicu ketakutan, kemarahan, dan kekerasan.
Sangat sering, teks yang menyertai video meminta agar setiap orang menyebarkannya sebanyak mungkin agar dapat mencapai eksekutif politik tertinggi. Ketika konten yang merusak dan berbahaya ini terus-menerus beredar, ketakutan yang muncul di benak komunitas mayoritas berubah menjadi kebencian terhadap komunitas minoritas.
Ini tidak lain hanyalah taktik polarisasi dan kecaman bermotivasi politik yang hanya memberi menguatkan stereotip merendahkan yang sudah ada sebelumnya tentang minoritas. Teknologi telah menjadi pendorong kekerasan karena berbagai alasan politik dan budaya. Ada banyak pihak dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kejahatan kebencian ini tetapi korbannya hanyalah orang-orang yang tidak bersalah dan selalu dari kelompok sosial ekonomi yang rentan.
Namun yang paling memalukan adalah sikap para politisi dan pejabat polisi India yang membenarkan kejahatan tersebut, menggalang para pelaku, menyangkal pernah terjadi atau mengabaikan tanggung jawab mereka dengan lebih memilih menonton sebagai penonton bisu. Bahkan kecaman yang tertunda atau terbungkam atas kekerasan komunal, oleh mereka yang memegang kekuasaan, hanya menandakan toleransi terhadap aktivitas semacam itu.
Sayangnya, baik kekerasan massa dan tanggapan resmi terhadapnya adalah simbol dari meningkatnya ketidakmampuan negara bagian India dalam melawan intoleransi agama.
Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan yang mengkhawatirkan bahwa ‘bangsa’ hanya milik komunitas mayoritas telah membuat langkah global karena banyak negara seperti Polandia, Hongaria, Brasil, dan Turki telah berada di bawah kekuasaannya. Bahkan banyak negara demokrasi yang sudah lama berdiri, termasuk Amerika Serikat, merasakan tekanan dari kecenderungan otoriter ini. Munculnya ideologi nasionalis Hindu di India, yang dipandang sebagai pengganti nasionalisme sipil India, mempromo-sikan gagasan tentang budaya nasional yang unik yang didasarkan pada supremasi budaya Hindu. Para pendukung ekstremisme sayap kanan Hindu mencoba meradi-kalisasi anak-anak dan remaja mereka dengan pemikiran ultra-konservatif dan fiktif yang sering menegaskan kembali prasangka historis dan kebencian tak berdasar terhadap Muslim.
Orang mungkin saja salah, tetapi ketidakpedulian sinis yang ditunjukkan oleh warga kelas menengah cenderung melahirkan perbudakan dan melanggengkan kepuasan diri. Ketika korban kekerasan massa meninggal dunia, yang mengejutkan adalah tidak adanya penyesalan dari masyarakat. Hanya keluarga korban yang mengingat peristiwa itu ketika kediaman masyarakat sangat mengerikan.
Sebenarnya, seseorang tidak boleh mengabaikan aspek kinerja untuk hukuman mati tanpa pengadilan. Mereka yang terlibat dalam penghukuman mati tanpa pengadilan atau pemukulan di depan umum, memastikan bahwa tindakan mereka direkam dan kemudian potensi peredaran video tersebut ditargetkan untuk mengirim pesan yang kuat dari laki-laki mayoritas meneror laki-laki minoritas menjadi penghinaan dan penaklukan.
Asumsi arus utama yang dominan bahwa penyembelihan sapi dan perdagangan daging sapi secara langsung hanya menyangkut Muslim, Dalit, Adivasi dan Kristen juga jauh dari kenyataan. Sayangnya, pembingkaian perdebatan seputar perdagangan sapi di sepanjang garis komunal telah ditopang oleh media provinsi yang bertindak sebagai ruang gema untuk menyebarkan Islamofobia. Juga telah diamati bahwa pesan-pesan kebencian diintensifkan setelah serangan teror apa pun, dan menghasut orang untuk bertindak melawan komunitas tertentu, terutama Muslim.
Pada bulan Juli 2018, sebuah keputusan penting yang diberikan oleh Mahkamah Agung telah mengutuk insiden hukuman mati tanpa pengadilan dan main hakim sendiri terhadap sapi sebagai ‘tindakan mobokrasi yang mengerikan’, meminta pemerintah untuk memberlakukan hukum yang tegas untuk melawan mereka.
Namun demikian, terlepas dari pedoman yang komprehensif dan undang-undang anti hukuman mati tanpa pengadilan di beberapa negara bagian seperti Rajasthan, Manipur dan Benggala Barat, kekerasan massa terus berlanjut. Di banyak negara bagian di mana kelompok sayap kanan merasa berani seperti Assam, Uttar Pradesh dan Karnataka, ada perasaan luas bahwa pemberlakuan undang-undang pelestarian ternak yang ketat telah semakin memperburuk kejahatan tersebut. Mereka yang berpikir bahwa regu lynch adalah sesuatu dari masa lalu adalah salah.
KUHP India (IPC) dan KUHP (CrPC) tidak memiliki ketentuan khusus terkait dengan hukuman mati tanpa pengadilan karena ini tidak pernah dilihat sebagai kejahatan di India. Ini mirip dengan terorisme yang undang-undangnya paling ketat. Tapi hukuman mati tanpa pengadilan menyebabkan lebih dari sekedar kematian; membunuh semangat dan substansi demokrasi.
Kita diberitahu bahwa umat Hindu dan Muslim memiliki DNA yang sama di India. Bagaimana mungkin hukuman mati tanpa pengadilan terhadap saudara-saudaranya membuat seseorang menjadi pahlawan daripada seorang pembunuh? Bagaimana hukuman mati tanpa pengadilan yang dilakukan polisi dan tersangka pengangkat ternak memiliki bentuk kebinatangan yang berbeda? Faktanya, waktunya telah tiba untuk mencap hukuman mati tanpa pengadilan sebagai ‘terorisme domestik’ dan ancaman serius bagi keamanan internal India.
Apakah kemuliaan bagi Dewa Rama dipulihkan melalui keadilan massa yang tidak terkendali? Apakah jalan menuju kebenaran datang melalui pembunuhan orang tak bersalah atas nama Sapi? Apakah peredaran penghinaan penuh kebencian terhadap umat Islam membawa kemuliaan bagi umat Hindu? Apakah mereka yang secara terbuka menyerukan kekerasan terhadap Muslim dan Kristen adalah teman sejati Negara dan pemerintah India? Bukankah kejahatan kebencian merupakan awal dari genosida?
Pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman ini mengguncang inti demokrasi multi-agama dan pluralis India. Peradaban abadi India telah dengan teguh merayakan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan seperti non-kekerasan, toleransi, hidup berdampingan secara damai dan ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ yang merupakan salah satu nilai moral terpenting yang terukir di hati setiap orang India. Prinsip-prinsip abadi ini mendapat serangan kekerasan setiap kali massa membunuh orang India yang tidak bersalah. [Modern Diplomacy]
Shaista adalah magister filsafat dengan minat perdamaian dan resolusi konflik. Dia adalah seorang analis independen, yang telah menyumbangkan artikel tentang hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, migrasi paksa dan krisis pengungsi, ekstremisme agama dan Islamofobia. Tinggal di Rajasthan, India.