JERNIH – Pemerintah Arab Saudi menyodorkan usulan radikal untuk mengatasi sengkarut kepadatan akut di Mina saat fase puncak ibadah haji. Otoritas Saudi meminta Pemerintah Indonesia menerapkan skema tanazul hingga mencapai 50 persen dari total kuota jemaah sebagai solusi jangka panjang mengurai penumpukan massa di tenda-tenda Mina.
Usulan penting tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Fatah Al-Mashat, melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Kamis (4/6/2026).
Menurut Dahnil, keterbatasan ruang fisik di Mina di tengah melonjaknya grafik jumlah jemaah haji dunia setiap tahun menjadi alasan utama Saudi melempar usulan ini. “Mina itu sangat terbatas. Karena itu pihak Saudi menyampaikan, jika bisa diterapkan tanazul hingga 50 persen, mereka akan mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan dan penataan yang lebih baik di Mina,” ungkap Dahnil Anzar.
Bagi sebagian masyarakat, istilah tanazul mungkin masih terdengar baru. Tanazul adalah skema yang memungkinkan sebagian jemaah langsung kembali ke hotel mereka di Makkah (di sekitar Jamarat) setelah menyelesaikan prosesi lontar jumrah. Dengan skema ini, jemaah tidak perlu melakukan mabit (bermalam) penuh dan berdesakan di dalam tenda-tenda Mina yang kapasitasnya sangat terbatas.
Pada musim haji 1447 H/2026 M ini, baru sekitar 20.000 jemaah Indonesia (9,8% dari total kuota) yang mengikuti skema ini. Jika usulan 50 persen dari Saudi diterapkan pada basis 203.000 jemaah haji reguler, maka akan ada sekitar 101.500 jemaah yang bakal dipulangkan langsung ke hotel tanpa menginap di tenda Mina.
Kementerian Haji dan Umrah bersama otoritas Arab Saudi berjanji akan mengkaji usulan ini secara mendalam, mencakup kesiapan aspek teknis, simulasi operasional, pergerakan transportasi, hingga dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah di musim haji mendatang.
Saudi Apresiasi Reformasi Haji Indonesia, Tekankan Istitha’ah Kesehatan
Di samping melemparkan usulan krusial soal Mina, Pemerintah Arab Saudi secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi terhadap perubahan besar-besaran (significant reforms) dalam tata kelola haji yang dilakukan Indonesia pada tahun ini. Pihak Saudi menilai Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pembenahan pelayanan dan penguatan perlindungan jemaah di lapangan.
Guna menjaga tren positif tersebut, kedua negara sepakat untuk memperketat syarat istitha’ah kesehatan (kemampuan fisik dan kesehatan jemaah). Langkah ini diambil sebagai strategi proaktif untuk menekan angka kematian jemaah di tanah suci yang kerap dipicu oleh faktor kelelahan akut.
“Kami akan memperkuat istitha’ah kesehatan. Kasus-kasus dengan risiko tinggi, termasuk penyakit penyerta tertentu, akan menjadi perhatian serius agar keselamatan jemaah semakin terjamin,” tegas Dahnil.
Menutup keterangannya, Dahnil menegaskan bahwa fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) akan selalu menjadi titik paling krusial yang dievaluasi pasca-operasional haji. Ke depan, Kementerian Haji akan segera duduk bersama dengan kementerian terkait lainnya serta DPR-RI untuk memperkuat tidak hanya pelayanan di lapangan, melainkan juga sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan haji.