Dalam perencanaan kota, perencanaan induk sangat penting dalam menentukan bagaimana keseluruhan proyek harus dilanjutkan. Desain Nusantara tampaknya jauh dari konkret. Rencana induk saat ini, yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersifat dangkal dan tidak didukung oleh analisis biaya-manfaat yang dapat diakses. Sementara itu, proyek-proyek yang tercantum dalam masterplan semakin banyak. Sebagai contoh, bandara internasional baru masuk dalam daftar proyek strategis, padahal Balikpapan—kota proksinya yang berjarak dua jam—sudah memiliki bandara internasional.
Oleh : Trissia Wijaya dan Samuel Nursamsu
JERNIH– Pada 15 Februari 2022, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menandatangani undang-undang yang memperkuat dasar hukum untuk mengembangkan Nusantara, ibu kota baru Indonesia. Proyek ambisius ini membayangkan kota pintar di lingkar lingkungan dan teknologi, yang akan berlokasi di Kalimantan Timur dan diresmikan pada tahun 2024. Yang mendasari rencana tersebut adalah komitmen ideologis untuk pertumbuhan perkotaan sebagai jalan raya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah menjadi bahan perdebatan. Para pengamat kritis berpendapat bahwa rencana itu terburu-buru tanpa konsultasi publik yang memadai, menimbulkan kecurigaan bahwa pembangunan Nusantara sebenarnya merupakan upaya untuk membangun warisan politik Jokowi.
Kekhawatiran tentang implikasi lingkungan proyek tersebar luas. Banyak juga yang meragukan apakah Nusantara bisa menarik investor dan sampai sejauh mana APBN bisa menutupi seluruh biayanya.
Masalah mendasar adalah kurangnya pengetahuan pengalaman dalam penilaian teknis proyek. Ketidakhadiran ini dapat memperburuk risiko keuangan dan lingkungan yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru.
Dalam perencanaan kota, perencanaan induk sangat penting dalam menentukan bagaimana keseluruhan proyek harus dilanjutkan. Desain Nusantara tampaknya jauh dari konkret. Rencana induk saat ini, yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersifat dangkal dan tidak didukung oleh analisis biaya-manfaat yang dapat diakses. Sementara itu, proyek-proyek yang tercantum dalam masterplan semakin banyak. Sebagai contoh, bandara internasional baru masuk dalam daftar proyek strategis, padahal Balikpapan—kota proksinya yang berjarak dua jam—sudah memiliki bandara internasional.
Pemerintah membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara yang otonom pada Maret 2022, meninggalkan rencana induk atas kebijakan kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tetapi lembaga negara yang menjalankan hak eksekutif tidak boleh secara bersamaan menggunakan peraturan dan kekuasaan diskresi lainnya atas perencanaan kota.
Rencana induk ibu kota berisiko menjadi lahan subur bagi persekongkolan tender dalam domain konstruksi dan pencarian rente, terutama karena catatan menunjukkan bahwa lokasi untuk Nusantara tumpang tindih dengan 162 konsesi pertambangan batubara dan perkebunan kayu pulp yang dikendalikan oleh konglomerat.
Masalah penawaran dan permintaan juga mengganggu infrastruktur rencana tersebut. Pemerintah bertujuan untuk membangun infrastruktur dasar untuk 500.000 orang tetapi seluruh pembangunan ibu kota akan menelan biaya Rp 466 triliun (USD 32 miliar). Sekitar seperlima dari pengeluaran akan ditanggung oleh negara dan sisanya melalui kemitraan publik-swasta dan investasi.
Namun angka ini didorong oleh optimisme yang berlebihan dalam mengharapkan sektor swasta untuk berkontribusi pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan pengembalian rendah. Investasi infrastruktur sektor swasta dibenarkan secara ketat pada profitabilitas, bukan pada prestasi sosial. Sangat sering, meskipun pemerintah menjanjikan fasilitas produksi, profitabilitas tidak dijamin — oleh karena itu pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada suntikan modal oleh negara.
Beberapa kritikus khawatir jika skema itu gagal, Jokowi mungkin harus beralih ke China untuk pendanaan. Tetapi China mungkin tidak memberikan tanpa mempertimbangkan risikonya, termasuk gangguan yang disebabkan oleh COVID-19 dan tidak adanya skala ekonomi. Dengan kepadatan penduduk yang rendah dan tidak ada peta jalan yang jelas menuju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, ibu kota baru tidak mungkin dilayani dengan baik oleh investor asing mana pun.
Sepanjang proses perencanaan induk, aspek aglomerasi perkotaan yang nyata sebagian besar tetap diabaikan. Kurangnya kebijakan insentif migrasi yang kuat juga membatasi pergerakan orang, membuat Nusantara semakin tidak menarik bagi bisnis. Sejauh ini, logika pemerintah tampaknya didorong oleh perhitungan cara-akhir — bahwa pengalihan kekuasaan pengambilan keputusan pemerintah akan memotivasi bisnis untuk mengikutinya.
Hal ini tidak selalu terjadi. Misalnya, ibu kota Brasil, Brasilia, yang diresmikan pada tahun 1960, menunjukkan bagaimana analisis biaya-manfaat yang tidak tepat dapat melanggengkan segregasi perkotaan dan ketidaksetaraan regional. Keluarga berpenghasilan rendah berjuang untuk mencari pekerjaan meskipun mereka menemukan perumahan yang terjangkau di kota baru itu menarik. Jadi, meskipun keputusan politik akan dibuat di ibu kota baru, bisnis kemungkinan besar akan tetap ada di sekitar Jakarta karena kekuatan aglomerasi, dengan aktivitas manufaktur dan jasa yang sudah saling berhubungan.
Sebuah ibu kota baru membutuhkan mobilisasi dukungan politik dan sumber daya keuangan yang besar. Namun hype pembangunan Nusantara dapat mengalihkan perhatian dari masalah lain—termasuk pemulihan pandemi COVID-19 dan masalah perkotaan yang mendesak di Jakarta—yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memindahkan ibu kota.
Pemerintah tetap tegas bahwa ‘kecerdasan’ dan ‘kehijauan’ Nusantara adalah obat mujarab untuk masalah lingkungan dan sosial. Tetapi dengan tidak adanya perencanaan kota yang memadai, sulit untuk menerima sentimen ini begitu saja. [EastAsiaForum]
-Trissia Wijaya adalah Kandidat PhD di Asia Research Centre, Murdoch University.
-Samuel Nursamsu adalah Peneliti Senior di Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.