- Surplus perdagangan Januari 2026 adalah modal awal yang baik, namun bukan jaminan keamanan permanen.
- Tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana pemerintah dan pengusaha mampu menavigasi ekonomi di tengah badai inflasi yang mulai mengintip di bulan Februari
JERNIH – Jajak pendapat terbaru dari Reuters mengungkapkan, Indonesia diprediksi akan mengawali tahun 2026 dengan catatan positif. Surplus perdagangan Januari diproyeksikan melebar ke angka US$2,76 miliar, meningkat dari capaian Desember (US2,52miliar).
Meski angka ini berada di bawah performa Januari 2025(US3,45 miliar), tren surplus yang terjaga sejak pertengahan 2020 membuktikan daya tahan fundamental ekspor Indonesia. Namun, di balik angka surplus ini, muncul tantangan baru yakni lonjakan inflasi.
Dengan inflasi utama yang diperkirakan melompat ke 4,31% pada Februari, meningkat 4,55% melampaui target Bank Indonesia (1,5%–3,5%) pada 2026-2027, Indonesia kini berada dalam posisi yang dilematis.
Inflasi inti tahunan, yang tidak termasuk harga pangan yang dikendalikan pemerintah dan mudah berubah-ubah, diperkirakan sebesar 2,48 persen pada bulan Februari, naik dari 2,45 persen pada bulan Januari, menurut jajak pendapat tersebut.
Dampak Bagi Perekonomian Indonesia
Jika hasil survei ini terbukti akurat, ada beberapa dampak yang akan dirasakan. Salah satunya stabilitas rupiah. Surplus perdagangan yang konsisten memberikan cadangan devisa yang kuat. Ini akan menjadi bantalan bagi rupiah agar tidak terdepresiasi terlalu dalam saat pasar global bereaksi terhadap potensi kenaikan suku bunga akibat inflasi dalam negeri.
Dampak lainnya adalah bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor yang tumbuh dua digit (11,07%) menunjukkan bahwa permintaan global terhadap produk unggulan Indonesia tetap stabil. Hal ini memastikan motor pertumbuhan ekonomi dari sisi eksternal tetap berputar.
Hanya saja akan terjadi tekanan daya beli. Inflasi yang diprediksi melonjak ke 4,31% adalah sinyal bahaya. Jika harga barang konsumsi meningkat drastis sementara pendapatan masyarakat tetap, konsumsi rumah tangga—yang merupakan penyumbang terbesar PDB Indonesia—bisa melambat.
Dampak lainnya adalah Bank Indonesia mungkin akan dipaksa mengambil langkah hawkish (menaikkan suku bunga) lebih awal untuk menekan inflasi kembali ke target 1,5%–3,5%.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Pemerintah perlu mengambil langkah sinkronisasi antara kebijakan perdagangan dan pengendalian harga di pasar domestik. Karena inflasi inti relatif stabil (2,48%), maka kenaikan inflasi utama dipicu oleh harga pangan dan energi. Pemerintah harus memastikan distribusi logistik lancar dan melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Artinya penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi sebuah keharusan.
Pemerintah juga harus melakukan hilirisasi secara agresif. Agar surplus perdagangan tidak terus menyusut dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah harus mendorong ekspor produk olahan bernilai tambah tinggi, bukan sekadar komoditas mentah yang harganya fluktuatif di pasar global.
Sementara dari sisi belanja harus dioptimalkan. Percepatan belanja pemerintah di awal tahun harus difokuskan pada perlindungan sosial bagi masyarakat kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan inflasi.
Yang tak boleh lupa adalah negosiasi perdagangan non-tradisional dengan membuka pasar baru di luar China dan AS (seperti Afrika, Timur Tengah, atau Asia Tengah) untuk mengimbangi pelambatan di pasar tradisional.
Tak hanya pemerintah, dunia usaha harus gesit dalam merespons ketidakpastian harga dan potensi pengetatan moneter. Salah satu yang mendesak adalah melakukan efisiensi rantai pasok. Impor diproyeksikan tumbuh 13,23%, yang mengindikasikan ketergantungan pada bahan baku luar negeri masih tinggi. Pengusaha perlu mencari alternatif bahan baku lokal untuk mengurangi risiko imported inflation (inflasi akibat naiknya biaya impor).
Dengan proyeksi inflasi 4,31%, pengusaha juga harus melakukan kalkulasi ulang biaya produksi. Hindari menaikkan harga secara drastis; pertimbangkan untuk melakukan efisiensi internal agar margin tetap terjaga tanpa kehilangan konsumen.
Pelaku ekspor juga harus mulai mengarahkan fokus pada produk yang memiliki permintaan inelastis (produk yang tetap dibeli meski harga naik), seperti barang kesehatan atau produk manufaktur spesifik.
Surplus perdagangan Januari 2026 adalah modal awal yang baik, namun bukan jaminan keamanan permanen. Tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana pemerintah dan pengusaha mampu menavigasi ekonomi di tengah badai inflasi yang mulai mengintip di bulan Februari. Keseimbangan antara menggenjot ekspor dan menjaga stabilitas harga domestik akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk tetap menjadi pemimpin ekonomi di Asia Tenggara tahun ini.