Gelombang demonstrasi dan blokade nasional telah melumpuhkan Bolivia. Mundurnya Menteri Pertahanan menjadi sinyal keretakan di dalam istana, sementara rakyat minta Presiden Rodrigo Paz turun selekasnya.
WWW.JERNIH.CO – Bolivia didera krisis politik dan sosial yang sangat hebat. Gelombang demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, serta pemblokiran jalan nasional telah melumpuhkan kota-kota besar seperti La Paz dan El Alto selama lebih dari sebulan. Situasi kian genting setelah dinamika di dalam internal pemerintahan memanas, ditandai dengan mundurnya pejabat tinggi negara di tengah kepungan protes rakyat.
Krisis yang tak kunjung usai akhirnya memicu keretakan di dalam tubuh pemerintahan. Pada awal Juni 2026, Menteri Pertahanan Bolivia, Marcelo Salinas, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Mundurnya Salinas menjadi sinyal kuat adanya tekanan psikologis dan politik yang luar biasa besar di lingkaran dalam istana. Selain Menteri Pertahanan, laporan lokal juga menyebutkan adanya perombakan dan mundurnya menteri lain seperti Menteri Pendidikan karena situasi yang dinilai kian tidak terkendali.
Untuk mengisi kekosongan krusial ini, Presiden langsung menunjuk Ernesto Justiniano (yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri/kepala lembaga anti-narkoba) sebagai Menteri Pertahanan baru. Tugas pertamanya sangat berat: memulihkan ketertiban di tengah kepungan demonstran.
Tuntutan utama yang digaungkan oleh aliansi buruh, serikat petani, penambang, hingga organisasi guru adalah agar Presiden Rodrigo Paz segera turun dari jabatannya.
Awalnya, pemantik protes massal ini adalah kemarahan publik terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang mengizinkan penjaminan/hipotek tanah, yang ditakuti rakyat akan memicu perampasan lahan massal. Meski Presiden Paz akhirnya membatalkan RUU tersebut pada pertengahan Mei, kemarahan rakyat telanjur meluas menjadi mosi tidak percaya akibat krisis ekonomi makro yang mendalam.
Di sisi lain Bolivia mengalami kelangkaan parah bahan bakar minyak (BBM), meroketnya inflasi barang pokok, serta kelangkaan dolar AS. Kebijakan ekonomi Presiden Rodrigo Paz yang dinilai terlalu condong ke arah neoliberalisme dan membuka celah privatisasi aset alam—terutama cadangan litium strategis Bolivia kepada korporasi asing—menjadi pemantik utama yang mengubah keresahan ekonomi ini menjadi gerakan politik masif untuk menuntut sang presiden turun dari jabatannya.
Kini, dengan dikoordinasikan oleh organisasi payung seperti Serikat Pekerja Bolivia (COB), rakyat menuntut beberapa hal mendasar:
Pengunduran Diri Presiden: Rakyat menganggap kepemimpinan saat ini sudah kehilangan legitimasi.
Penyelesaian Krisis Ekonomi: Bolivia sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang parah, inflasi barang pokok, serta kelangkaan mata uang dolar Amerika Serikat.
Penolakan Kebijakan Neoliberal: Massa menolak keras rencana privatisasi aset alam dan menuntut reformasi ketenagakerjaan serta kenaikan upah.
BACA JUGA: Bolivia Membara Akibat Tumpukan Masalah
Rodrigo Paz, sang presiden merupakan pemimpin berhaluan kekanan (center-right). Di panggung politik internasional, pemerintahan Paz dikenal mendapat dukungan kuat dari sekutu barat, termasuk dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, serta sekutu regional seperti Presiden Argentina, Javier Milei.
Namun di dalam negeri, jejak langkahnya dinilai penuh kontroversi oleh kelompok sosialis dan masyarakat adat. Ini karena kebijakan ekonominya condong ke arah neoliberalisme dan membuka keran investasi asing sebesar-besarnya untuk mengeksploitasi kekayaan alam Bolivia. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan era sosialis terdahulu.
Saat rakyat melakukan demo, guna membendung kerusuhan yang memblokade hampir 100 titik jalan nasional, Presiden Paz justru mengajukan RUU “State of Exception” (Undang-Undang Keadaan Darurat) ke Kongres.
UU ini bertujuan memberikan legalitas penuh bagi militer dan polisi untuk membubarkan massa secara represif. Langkah ini memicu trauma masa lalu terkait tragedi berdarah Sacaba dan Senkata yang pernah terjadi di Bolivia.
Masyarakat Bolivia melihat pemerintahan Rodrigo Paz sebagai rezim yang “tunduk pada kepentingan asing” (terutama Washington). Narasi ini juga terus ditekankan oleh mantan Presiden Sosialis, Evo Morales, yang kini menjadi oposisi utama dari tempat persembunyiannya.
Rakyat menuduh pemerintah sengaja menjual kedaulatan negara, terutama terkait potensi cadangan Litium terbesar di dunia dan logam tanah jarang (rare earths) yang dimiliki Bolivia, demi keuntungan korporasi multinasional tanpa memedulikan kesejahteraan kelas pekerja dan masyarakat adat.
Kini, dengan adanya blokade jalan yang memicu kelangkaan pangan dan obat-obatan secara nasional, posisi Rodrigo Paz kian terjepit antara opsi menerapkan darurat militer atau menyerah pada desakan rakyat untuk mundur dari kursi kepresidenan.(*)
BACA JUGA: Tentara Bolivia Pembunuh Ernesto ‘Che’ Guevara Meninggal Dunia