Inflasi menembus 20%, negeri ini juga menjadi medan tempur perebutan kekuasaan yang sengit. Dari blokade jalan di El Alto hingga ancaman “pengepungan” ibu kota oleh massa pendukung Evo Morales, ketegangan antara tuntutan kenaikan upah dan penolakan undang-undang agraria telah membawa Bolivia ke titik nadir.
WWW.JERNIH.CO – Bolivia saat ini sedang berada dalam pusaran krisis politik dan ekonomi yang hebat. Memasuki pertengahan Mei 2026, negara di Amerika Selatan ini nyaris lumpuh akibat gelombang aksi mogok nasional dan blokade jalan yang meluas.
Ketegangan ini melibatkan perseteruan segitiga antara pemerintahan Presiden Rodrigo Paz, faksi pendukung mantan presiden Evo Morales, dan serikat pekerja serta kelompok masyarakat adat.
Aksi protes besar-besaran yang dimulai sejak awal Mei 2026 ini dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan agraria yang kontroversial. Beberapa poin utama yang menjadi bahan tuntutan massa adalah di antaranya akibat krisis ekonomi dan inflasi. Bolivia mengalami inflasi yang diperkirakan melampaui 20%, yang berimbas pada lonjakan harga pangan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Serikat pekerja utama, Bolivian Workers Central (COB), menuntut kenaikan upah minimum untuk mengimbangi biaya hidup yang meroket.
Di sisi lain terjadi penolakan UU Agraria. Munculnya Undang-Undang No. 1720 ini dianggap sebagai upaya “privatisasi terselubung” terhadap lahan komunal masyarakat adat.
Kelompok petani dan masyarakat adat di wilayah Amazon khawatir UU ini akan memberikan celah bagi perusahaan agribisnis transnasional untuk mencaplok tanah mereka.
Persoalan makin runyam, ketika pemerintah mencabut subsidi BBM. Kebijakan pemerintah melalui Dekrit 5503 yang sempat memangkas subsidi bahan bakar telah memicu kemarahan luas karena dampaknya yang langsung memukul rakyat kecil.
Eskalasi konflik meningkat tajam minggu ini. Menurut laporan otoritas setempat, terdapat sedikitnya 38 titik blokade jalan utama yang tersebar di seluruh negeri. Kelompok masyarakat adat berpengaruh, seperti “Ponchos Rojos”, serta serikat guru telah bergabung dalam aksi mogok nasional di wilayah strategis seperti El Alto dan ibu kota administrasi, La Paz.
Kondisi semakin memanas dengan keterlibatan mantan Presiden Evo Morales. Morales, yang saat ini menghadapi perintah penangkapan atas kasus hukum, menggerakkan pendukungnya untuk melakukan “pawai panjang” dari Caracollo menuju La Paz guna mendesak Presiden Rodrigo Paz mundur.
Kehadiran faksi Morales memperuncing polarisasi politik antara pendukung sayap kiri tradisional dengan pemerintahan saat ini yang dituding mulai mengadopsi kebijakan neoliberal.
Pemerintah di bawah Presiden Rodrigo Paz merespon krisis ini dengan pendekatan ganda: dialog dan tindakan hukum. Menteri Pemerintahan, Marco Oviedo, telah mengundang kepala daerah dan perwakilan serikat guru ke Istana Presiden untuk berdialog guna mencegah kekosongan pemerintahan dan kelumpuhan ekonomi lebih lanjut.
Di sisi lain, pemerintah menuding aksi ini bukan sekadar protes ekonomi, melainkan upaya kudeta atau destabilisasi yang diorkestrasi oleh Evo Morales untuk menghindari proses hukumnya. Pemerintah bahkan merilis bukti audio yang diklaim sebagai perintah Morales untuk “mengepung” kota La Paz.
Parlemen tengah membahas RUU “anti-blokade” yang mengancam demonstran dengan hukuman penjara hingga 20 tahun. Hal ini justru memicu kekhawatiran organisasi hak asasi manusia akan terjadinya kemunduran demokrasi dan represi berlebihan.
Hingga saat ini, Bolivia masih dalam status siaga tinggi. Dengan jalan-jalan utama yang terputus, distribusi logistik terhambat, dan kedua belah pihak yang bersitegang belum mencapai kesepakatan, masa depan stabilitas politik Bolivia di tahun 2026 ini masih berada di ujung tanduk.(*)
BACA JUGA: Tentara Bolivia Pembunuh Ernesto ‘Che’ Guevara Meninggal Dunia
