Era buruh melawan pabrik telah usai, kini saatnya buruh melawan sistem yang tak terlihat. Di balik gemerlap teknologi AI dan ekonomi digital, tersembunyi eksploitasi gaya baru yang dikendalikan oleh kode dan algoritma.
WWW.JERNIH.CO – Hari Buruh tidak pernah benar-benar selesai sebagai “perayaan kemenangan.” Ia lebih tepat dibaca sebagai penanda fase baru perjuangan. Dulu, isu utamanya adalah jam kerja yang tak manusiawi.
Hari ini, lanskapnya jauh lebih kompleks: otomatisasi, kecerdasan buatan, kerja berbasis platform, hingga ketidakpastian global membuat posisi buruh kembali dinegosiasikan. Bukan lagi melulu soal upah, tetapi juga soal kontrol, data, dan martabat dalam sistem kerja yang makin digital.
Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi besar terjadi di hampir semua sektor. Laporan global terbaru dari International Labour Organization menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan formal tidak selalu sejalan dengan kualitas kerja. Banyak pekerjaan baru muncul, tetapi dalam bentuk kontrak fleksibel, paruh waktu, atau berbasis proyek tanpa jaminan sosial yang memadai.
Di sisi lain, kemajuan AI generatif dan otomatisasi mulai menggantikan tugas-tugas rutin, bahkan di sektor yang dulu dianggap “aman” seperti administrasi dan layanan pelanggan. World Economic Forum memperkirakan jutaan pekerjaan akan bergeser dalam dekade ini—bukan hanya hilang, tapi berubah bentuk. Masalahnya, tidak semua pekerja diberi akses untuk beradaptasi.
Di Amerika Serikat, konflik buruh kini banyak terjadi di sektor logistik dan teknologi. Gudang-gudang besar dan perusahaan e-commerce menggunakan sistem pemantauan berbasis algoritma untuk mengatur ritme kerja.
Figur seperti Chris Smalls menjadi simbol perlawanan baru. Ia berhasil menunjukkan bahwa bahkan di industri teknologi yang sangat terfragmentasi, buruh masih bisa berserikat. Isu yang diperjuangkan pun berbeda dari era industri klasik: transparansi algoritma, target kerja yang manusiawi, dan perlindungan kesehatan mental.
Ini menandai pergeseran penting—bahwa di era digital, eksploitasi tidak selalu datang dari mandor manusia, tetapi dari sistem otomatis yang sulit dipertanyakan.
BACA JUGA: Di Hari Buruh, Tiga Kriminolog Bicara Korupsi
Sementara itu di Eropa, fokus perjuangan bergeser ke kualitas hidup. Fenomena kerja jarak jauh yang meluas sejak pandemi membawa konsekuensi: jam kerja menjadi kabur.
Uni Eropa mendorong konsep “right to disconnect,” yaitu hak pekerja untuk tidak merespons komunikasi kerja di luar jam kantor. Tokoh seperti Luca Visentini memainkan peran penting dalam advokasi ini.
Beberapa negara seperti Prancis dan Belgia bahkan telah mengadopsi regulasi awal. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan upaya melindungi kesehatan mental pekerja di tengah budaya “selalu online.”
Di negara berkembang, tantangan terbesar datang dari ekonomi gig. Jutaan orang kini bekerja sebagai pengemudi ojek online, kurir, atau pekerja lepas digital—tanpa status hukum yang jelas.
Di Brasil, Paulo Galo Lima mengorganisir gerakan kurir untuk menuntut perlindungan dasar: asuransi kecelakaan, upah minimum, dan tempat istirahat yang layak. Gerakan ini mencerminkan realitas global—bahwa fleksibilitas sering kali datang dengan harga mahal: hilangnya jaminan sosial.
Di Indonesia sendiri, isu ini sangat relevan. Dengan jutaan pekerja platform, perdebatan tentang status “mitra” versus “pekerja” masih terus berlangsung, termasuk soal tarif, insentif, dan perlindungan kerja.
Salah satu perubahan paling mendasar hari ini adalah munculnya “data” sebagai sumber nilai ekonomi. Setiap aktivitas pekerja—dari klik hingga waktu kerja—dikumpulkan dan dianalisis.
Namun, siapa yang memiliki data tersebut?
Pertanyaan ini mulai menjadi isu utama dalam gerakan buruh global. Tanpa regulasi yang jelas, perusahaan dapat menggunakan data untuk menekan produktivitas tanpa meningkatkan kesejahteraan. Di sinilah buruh perlu masuk ke arena baru: kedaulatan data.
Menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah, gerakan buruh tidak lagi bisa bergantung pada pendekatan lama yang hanya berfokus pada upah dan jam kerja. Di era digital, kemampuan memahami teknologi menjadi kebutuhan dasar. Buruh perlu mengenali bagaimana algoritma bekerja—mulai dari sistem penjadwalan, penilaian kinerja, hingga mekanisme penentuan insentif—agar tidak sepenuhnya berada di posisi pasif dalam sistem yang mengatur mereka.
Selain itu, bentuk solidaritas juga harus berevolusi. Model serikat pekerja tradisional yang berbasis sektor formal kini perlu diperluas agar mampu merangkul pekerja lepas, pekerja platform, hingga tenaga kerja lintas negara. Fleksibilitas ini penting agar perlindungan kolektif tetap relevan di tengah struktur kerja yang semakin cair dan tidak terikat pada satu perusahaan atau lokasi.
Di sisi perlindungan, konsep jaminan sosial harus ikut berubah. Sistem yang selama ini melekat pada status karyawan tetap tidak lagi memadai. Ke depan, jaminan sosial perlu bersifat portabel—mengikuti individu pekerja ke mana pun mereka berpindah pekerjaan. Hal ini menjadi krusial di tengah tren kerja jangka pendek dan mobilitas karier yang semakin tinggi.
Terakhir, transisi menuju ekonomi hijau harus dipastikan berjalan secara adil. Upaya mengurangi emisi dan beralih ke industri ramah lingkungan tidak boleh mengorbankan pekerja di sektor lama. Dibutuhkan investasi serius dalam pelatihan ulang (reskilling) dan perlindungan kerja agar buruh tidak tersingkir, melainkan justru menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.(*)
BACA JUGA: Hari Buruh Internasional, 88 Juta Pekerja Terjebak di Jurang Kerentanan