- Taiwan adalah negara merdeka dengan Republik of China sebagai nama resmi.
- Taiwan tidak mungkin bergabung dengan Republik Rakyat China, dan menerima gagasan satu negara dua sistem.
- Taiwan dan Cina harus berdialog untuk mencari cara hidup berdampingan.
- Penyatuan kembali adalah keniscayaan sejarah, kata Cina.
Taipei — Presiden Tsai Ing Wen mengatakan Taiwan siap berdialog dengan Cina tapi menolak proposal satu nega dua sistem. Beijing dengan cepat mengecam.
Dalam pidato pelantikan untuk masa jabatan kedua, Rabu 20 Mei 2020, Presiden Tsai menyeru kedua pihak menemukan cara hidup berdampingan Ia juga melihat hubungan Taiwan-Cina telah mencapai titik balik historis.
“Kedua pihak memiliki kewajiban menemukan cara hidup berdampingan dalam jangka panjang, dan mencegah intensifikasi antagonisme dan perbedaan,” kata Presiden Tsai.
Tsai dan Partai Progresif Demokratik memenangkan pemilihan presiden dan parlemen dengan telah, Januari lalu. Isu kampanye yang memenangkannya adalah menentang Cina yang mengklaim Taiwan miliknya.
Baca Juga:
— Taiwan Gunakan Sukses Memerangi Wabah Sebagai Alat Diplomasi, Cina Marah
— Nasionalis Cina Serukan Penyatuan Paksa Taiwan Saat Dunia Sibuk Pandemi Covid-19
— 108 Juta Penduduk Cina Kembali Terkunci akibat Wabah Covid-19
“Di sini saya ingin mengulang kata-kata perdamaian, paritas, demokrasi, dan dialog,” kata Tsai. “Kami tidak akan menerima proposal satu negara dua sistem, untuk menurunkan peringkat Taiwan dan merusak status quo selat. Kami mempertahankan prinsip ini.”
Cina menggunakan satu negara dua sistem yang seharusnya menjamin otonomi tingkat tinggi di Hong Kong, bekas koloni Inggris yang dikembalikan tahun 1997.
Beijing menawarkan kerangka serupa kepada Taiwan. Padahal di Hong Kong, kerangka satu negara dua sistem sedang diuji oleh aksi demo besar-besaran.
Partai Progresif Demokratik bukan satu-satunya kekuatan politik yang menolak penyatuan Taiwan-Cina. Hampir semua partai bersikap sama dengan Tsai.
“Taiwan adalah negara merdeka yang disebut Republik Cina,” kata Tsai. “Itu nama resmi Taiwan. Kami tidak ingin menjadi bagian Republik Rakyat Tiongkok.”
Cina merepon pernyataan Tsai dengan keras. Biro Urusan Taiwan mengatakan Beijing akan tetap berpegang pada proposal satu negara dua sistem, dan tidak akan memberi peluang kepada gerakan separatis kemerdekaan Taiwan.
“Penyatuan kembali adalah keniscayaan sejarah,” demikian Biro Urusan Taiwan.
Global Times, mengutip juru bicara pemerintah Cina, mengatakan Tsai bersekongkol dengan kekuatan asing untuk menghambat perdamaian Selat Taiwan, dan menggunakan pandemi Covid-19 untuk mencapai tujuannya.
Latihan Militer
Cina meningkatkan latihan militer di dekat selat, sejak pemilu Taiwan, Januari 2020 lalu. Saat itu Beijing khawatir Partai Progresif Demokratik menang lagi, dan Tsai jadi presiden lagi.
Kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Tsai menang mutlak, yang membuat hubungan Cina-Taiwan memburuk. Sebelumnya, Cina-Taiwan membaik karena yang berkuasa di Taipei adalah Kuomintang — partai peninggalan Chiang Kai Sek yang relatif santun dengan Beijing.
Cina dikabarkan mulai meningkatkan kehadiran mesin perangnya di Selan Taiwan, dengan jet-jet tempur lebih sering melintas di atasnya. Kapal-kapal perang Cina juga mondar-mandir di Selat.
Pemerintah Xi Jinping juga menghadapi tekanan hebat dari kelompok emonasionalis, yang menginginkan penyatuan paksa Taiwan saat ini juga. Asumsinya, AS dan dunia sedang sibuk mengatasi pandemi virus korona, sehingga tidak mungkin bagi Washington untuk ikut campur.
Taiwan juga memanfaatkan sukses mengatasi wabah virus korona sebagai alat diplomasi. Presiden Tsai menargetkan Taiwan masuk kembali ke Majelis Kesehatan Dunia (WHA), setelah Cina mendepaknya lewat manuver politik.
Ketika Cina berteriak hanya otoritarianisme Beijing yang mampu mengatasi wabah virus korona, Taipei mengatakan negeri demokratis seperti Taiwan juga bisa.
Taiwan mengirim jutaan peralatan medis ke puluhan negara, yang membuat Cina jengkel dan terus menggerutu.
