CrispyVeritas

42 Juta Warga AS Menghadapi Ancaman Kelaparan di Tengah Drama Shutdown Politik

SNAP adalah jaring pengaman vital. Rata-rata, penerima manfaat individu menerima sekitar $190 (sekitar Rp2,9 juta) per bulan, sementara setiap rumah tangga mendapatkan sekitar $356 (sekitar Rp5,5 juta) untuk membeli kebutuhan pokok seperti buah, sayur, daging, dan roti.

JERNIH  – Sekitar 42 juta penduduk Amerika Serikat—sebagian besar di antaranya adalah rumah tangga miskin dan rentan—kini berada di ujung tanduk akibat kebuntuan politik di Washington. Jika penutupan operasional pemerintahan federal (government shutdown) terus berlanjut, Program Bantuan Gizi Tambahan (SNAP) yang selama ini menjadi sumber utama pangan bulanan mereka, diprediksi akan kehabisan dana pada bulan November.

Departemen Pertanian AS (USDA) telah memberikan peringatan keras kepada pemerintah negara bagian pada 10 Oktober bahwa dana untuk pembayaran tunjangan SNAP akan berhenti disalurkan jika Kongres gagal menyepakati anggaran. Krisis pangan yang nyata dan mendesak ini telah berubah menjadi sandungan politik, menguji keberanian para pemimpin di Capitol Hill, sementara jutaan perut terancam kelaparan.

Akar dari krisis ini terletak pada konflik fundamental antara Partai Demokrat dan Republik. Partai Demokrat menuntut agar perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA)—yang memungkinkan warga AS yang tidak memiliki asuransi untuk membeli asuransi kesehatan—dimasukkan sebagai bagian dari persetujuan pendanaan federal. Sebaliknya, Partai Republik, yang dipimpin oleh administrasi Presiden Donald Trump, ingin memperpanjang dana federal terlebih dahulu, dan menunda negosiasi subsidi ACA.

Di tengah kebuntuan tersebut, retorika politik semakin memanas. Sekretaris Pertanian, Brooke Rollins, dari pemerintahan Trump, secara terbuka menuding balik. Ia menyebarkan klaim palsu di media sosial, menyatakan bahwa Demokrat lebih memprioritaskan “layanan kesehatan gratis untuk imigran ilegal” ketimbang “ketahanan pangan bagi keluarga Amerika.”

Klaim-klaim ini menjadi bumbu dalam drama anggaran yang sebenarnya jauh lebih kompleks, di mana perdebatan mengenai jaminan kesehatan kini secara langsung mengancam Program SNAP (sering disebut kupon makanan), sebuah program federal yang dioperasikan oleh negara-negara bagian.

Dampak Nyata: Dari Petani hingga Veteran

SNAP adalah jaring pengaman vital. Rata-rata, penerima manfaat individu menerima sekitar $190 (sekitar Rp2,9 juta) per bulan, sementara setiap rumah tangga mendapatkan sekitar $356 (sekitar Rp5,5 juta) untuk membeli kebutuhan pokok seperti buah, sayur, daging, dan roti. Mayoritas rumah tangga penerima tunjangan ini berada di bawah garis kemiskinan.

Selain dampak kemanusiaan, pemotongan SNAP juga akan menghantam ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian. Faktanya, sekitar 25 sen dari setiap dolar yang dibelanjakan melalui SNAP langsung mengalir ke petani dan peternak.

Namun, terlepas dari narasi shutdown, beberapa politisi Republik berulang kali dituduh memang menginginkan pemotongan bantuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Mike Johnson, pernah mengklaim, “Kami tidak memotong SNAP,” namun ini dibantah keras. Analisis dari Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa perubahan persyaratan kerja dalam RUU yang didukung Republik berpotensi mengurangi partisipasi SNAP hingga 2,4 juta orang per bulan.

Kekhawatiran juga melanda komunitas veteran. Meskipun klaim Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries bahwa “sekitar 20 persen rumah tangga veteran bergantung pada SNAP” dinilai terlalu tinggi, studi menunjukkan bahwa 8 persen veteran AS memang mengandalkan tunjangan ini. Ini menegaskan bahwa dampak shutdown meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang pernah mengabdi untuk negara.

Sejumlah unggahan media sosial menyebarkan kepanikan bahwa bantuan pangan akan hilang tepat pada 1 November. Kenyataannya, situasi ini lebih cair. Meskipun banyak negara bagian seperti Florida, New York, Texas, dan Wisconsin menyatakan bahwa tunjangan mungkin atau pasti tidak akan diterbitkan pada November, tanggal pasti penerimaan manfaat bervariasi di setiap negara bagian.

Selain itu, think tank Center on Budget and Policy Priorities menyebut administrasi Trump memiliki dana kontingensi atau dapat mentransfer dana dari departemen lain yang mungkin cukup untuk membayar hampir dua pertiga dari manfaat satu bulan penuh. Namun, hingga kini, administrasi belum memberikan detail resmi mengenai rencana ini.

Di tengah kelumpuhan federal, pemerintah negara bagian dipaksa mengambil tindakan darurat. Gubernur California, Gavin Newsom, mengumumkan pengerahan Garda Nasional dan mengalokasikan $80 juta dana negara bagian untuk mendukung bank-bank makanan yang kewalahan.

Sementara Gubernur Wisconsin, Tony Evers, menulis surat pedas kepada Sekjen Rollins, menyatakan: “Laci dan perut yang kosong bukanlah konsekuensi abstrak. Itu adalah konsekuensi nyata dan dekat dari disfungsi di Washington. Ini adalah konsekuensi yang dapat Anda cegah hari ini.”

Situasi ini menyoroti kerapuhan sistem bantuan sosial di AS dan bagaimana drama politik di tingkat elite dapat secara langsung mengancam ketahanan pangan bagi jutaan warga yang paling membutuhkan.

Back to top button