JAKARTA – Keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo sejak 2015 dinilai menjadi biang masalah dan merusak, apalagi jika diisi dengan orang-orang yang tak bertanggung jawab.
“Ide pembentukan TP4P maupun TP4D ini memang bagus, tapi karena diisi orang-orang serakah sehingga justru merusak,” ujar Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan, Selasa (19/11/2019).
Karena merugikan, Johanes mengusulkan agar TP4D sebaiknya dihapus. Begitu juga dengan pengawas dana desa yang justru meminta jatah kepada para kepala desa.
“Dihapus saja. TP4D diadakan untuk mencegah masalah korupsi justru membuat masalah. Idenya bagus, tapi isinya orang serakah justru merusak,” katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin memastikan pihaknya bakal mengevaluasi terhadap keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). Hal itu setelah menggelar pertemuan pada rapat koordinasi nasional dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami akan evaluasi, sekarang keuntungan dan mudaratnya akan kami hitung, itu saja,” ujarnya belum lama ini.
Sekadar diketahui, tertanggal 1 Oktober 2015 lalu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membentuk TP4D di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Tujuannya mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Akan tetapi pada Agustus 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitri yang juga anggota TP4D bersama jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2019. [Fan]
