Di sisi lain, penundaan penghitungan suara mail-in membuat Trump bisa mengklaim kemenangan dalam pemilihan yang sebenarnya membuat dirinya seorang pecundang.
Oleh : Paul Krugman*
JERNIH–Pada bulan Juni, situs web independen Factcheck.org menggali informasi tentang Joe Biden, menerbitkan postingan berjudul “Biden Floats Baseless Election Conspiracy.” Biden, Anda tahu, telah menegaskan bahwa Donald Trump “ingin memotong dana untuk kantor pos sehingga mereka tidak dapat mengirimkan surat suara.” Tidak ada, kata postingan tersebut, tidak ada bukti bahwa “sikap Trump terhadap sistem pos AS itu terkait dengan pemilihan presiden.”
Beberapa hari lalu Factcheck.org mengakui bahwa Biden sebenarnya benar. Apa yang mengonfirmasi? Pernyataan Trump sendiri.
Nancy Pelosi memanggil anggota DPR kembali dari reses musim panas, untuk mempertimbangkan undang-undang tentang masalah ini. Kita tahu, kemudian muncul alasan yang baik: tidak hanya satu, tetapi dua kemungkinan bayangan krisis konstitusional. Dalam satu kasus, jutaan suara tidak pernah dihitung. Di sisi lain, penundaan penghitungan suara mail-in membuat Trump bisa mengklaim kemenangan dalam pemilihan yang sebenarnya membuat dirinya seorang pecundang.
Mimpi buruk November mendatang adalah alasan perlunya kita segera bertindak untuk mengamankan integritas pos Amerika. Namun ada juga aspek yang lebih besar dan berjangka panjang dari serangan terhadap sistem pos itu. Hal itu bagian dari serangan yang lebih luas terhadap institusi yang mengikat kita bersama sebagai satu bangsa.
Bagaimana pun, ada alasan mengapa Konstitusi secara khusus memberi Kongres kemampuan untuk “mendirikan kantor pos dan jalan pos”. Jelas, para pendiri negara melihat sistem pos nasional sebagai salah satu cara untuk membantu mewujudkan gagasan Amerika Serikat, yang masih goyah sebagai sebuah bangsa, menjadi kenyataan. Faktanya, pada tahun-tahun awal berdirinya negara, salah satu peran kunci kantor pos adalah pengiriman surat kabar, sebagai cara agar orang Amerika mendapat informasi dan terhubung satu sama lain.
Layanan Pos seperti yang kita kenal sekarang tidak muncul sekaligus. Sebaliknya, ia berkembang secara bertahap, melalui akumulasi undang-undang formal dan preseden.
Pengiriman langsung surat ke rumah-rumah perkotaan tidak dimulai sampai 1863, dan pengiriman untuk kawasan perdesaan digratiskan sampai 1902. The Parcel Post tidak dibuat sampai 1913. Sebelumnya, konsumen di perdesaan harus bergantung pada kartel perusahaan swasta yang bersekongkol untuk menjaga tarif pengiriman tetap tinggi.
Namun, semua perubahan ini memiliki tema yang sama: membawa orang Amerika ke dalam kontak yang lebih baik satu sama lain, serta membangun dunia secara luas. Bagian penting dari etos kantor pos sejak lama adalah etos “universal service obligation,”, “binding the nation together”, dan “facilitating citizen inclusion.” Untuk sebagian besar sejarah Amerika, hal ini sebagian besar adalah pembukaan akses ke daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan hasil kemajuan ekonomi perkotaan.
Sulit untuk melebih-lebihkan seberapa besar perbedaan kemunculan bisnis yang dimungkinkan oleh perluasan pos, yang dibuat untuk meningkatkan kualitas kehidupan perdesaan. Pengiriman pos tetap penting di daerah perdesaan, yang dilayani dengan buruk (dan mahal) oleh perusahaan logistik swasta.
Tapi bukan hanya penduduk perdesaan; layanan pos tetap menjadi jalur kehidupan, terkadang secara harfiah, bagi banyak orang Amerika, yang karena alasan apa pun memiliki kemampuan terbatas untuk, katakanlah, mengunjungi apotek untuk membeli resep. Departemen Urusan Veteran mengirimkan sekitar 80 persen resep rawat jalan melalui pos.
Ketika krisis pemungutan suara melalui surat merebak, beberapa oknum sayap kanan telah mencela layanan pos sebagai bisnis yang buruk dan merugi. Namun para pendiri negara tidak memasukkan “postal clause” ke dalam Konstitusi karena dianggap sebagai peluang bisnis; layanan pos seharusnya melayani tujuan nasional yang lebih luas, dan sampai saat ini masih demikian.
Tetapi, Anda mungkin bertanya, mengapa logika ini hanya berlaku untuk surat? Bukankah kita seharusnya mendukung lembaga lain yang mempersatukan bangsa? Ya, kita harus, dan memang melakukannya.
Perusahaan Listrik Perdesaan, yang dibuat pada tahun 1930-an untuk menjadikan kawasan perdesaan Amerika diterangi listrik, adalah tentang integrasi nasional serta pembangunan ekonomi. Mulai 1949 perusahaan itu juga mensubsidi perluasan jaringan telepon perdesaan. Sistem jalan raya antar-negara bagian kadang diklaim bisa membawa dampak positif dan negative dalam keamanan nasional. Tetapi pasti, ia memiliki efek memperkuat persatuan nasional.
Bagaimana dengan internet? Haruskah kita memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa orang Amerika juga memiliki akses kepada telekomunikasi modern? Ya, benar.
Akses internet di Amerika jauh lebih mahal daripada di negara-negara maju lainnya, karena sebagian besar disediakan perusahaan swasta yang menyalahgunakan kekuatan pasar mereka tanpa aturan pemerintah, seperti pengiriman pribadi yang sangat mengeksploitasi para petani perdesaan, sebelum terbangunnya Parcel Post.
Tentu saja, kami tidak mengharapkan setiap layanan dalam ekonomi modern tunduk pada mantera “universal service obligation”. Kita tidak membutuhkan keanggotaan lapangan golf atau kapal pesiar untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan nasional kita.
Tetapi kebanyakan orang Amerika–mungkin termasuk sebagian besar dari 91 persen masyarakat yang memiliki pandangan baik tentang Dinas Pelayanan Pos — percaya bahwa ada beberapa hal yang harus tersedia secara universal, bahkan jika menyediakan barang-barang atau jasa itu tidak menguntungkan, karena hal tersebut sangat penting dalam memenuhu pelayanan kewarganegaraan.
Sayangnya, Trump dan orang-orang di sekitarnya tidak memiliki keyakinan itu. Mungkin karena mereka tidak benar-benar percaya pada gagasan “kewarganegaraan penuh” (full citizenship) ini. Dan itu mungkin menjadi salah satu alasan mereka untuk mencoba melumpuhkan Dinas Pelayanan Pos, meskipun itu bukan merupakan harapan dan peluang terbaik mereka untuk mencurangi pemilihan ini. [The New York Times]
*Paul Krugman adalah kolumnis opini The New York Times sejak 2000. Dia seorang Distinguished Professor di City University of New York Graduate Center. Krugman memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi pada 2008.
