Terdapat 17 anggota dewan terpapar Covid-19. Selebihnya terdiri dari tenaga ahli, cleaning service, pamdal dan ASN yang bekerja dilingkungan DPR.
JERNIH-Nampaknya pandemi Covid-19 tidak pandang tempat maupun sasaran, terbukti penyakit itu kini menyerang puluhan orang yang sehari-hari beraktifitas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta.
Sekjen DPR, Indra Iskandar mengatakan, selama beberapa hari terakhir pihaknya telah melakukan tracing dan testing untuk mendeteksi ada peningkatan jumlah anggota dewan yang terpapar dan positif Covid-19.
“Dari tracing kami kemarin dan hari ini ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif ya,” kata Indra Iskandar, kepada awak media saat di doorstop di Lobby Gedung Nusantara III DPR Senayan Jakarta, pada Rabu (23/6/2021).
Hasil testing dan tracing dilingkungan DPR diketahui, sebanyak 105 orang terpapar Covid-19. Mereka yang terpapar dari beragam profesi di lingkungan DPR.
“Untuk anggota ada 17 orang. Selebihnya tersebar pada tenaga ahli, cleaning servis, tenaga Pamdal, dan ASN untuk keseluruhannya berjumlah 105 orang,” kata Indra menyebut jenis pekerjaan mereka yang terpapar Covid-19.
Meski terjadi penularan Covid-19 di DPR, kata Indra, namun hanya Komisi VII dan Komisi VIII yang menghentikan kegiatan alias melakukan lockdown saat ini.
“Sedangkan komisi I sudah mulai kembali rapat-rapat karena ada beberapa agenda karena sesuai dengan siklus anggaran di masa sidang ini komisi-komisi harus menyelesaikan tugas pembahasan anggaran bersama mitra-mitra,”.
Indra juga memastikan rapat yang berlangsung di Gedung DPR saat ini berjalan dengan protokol kesehatan ketat.
Seminggu sebelumnya, Kesetjenan DPR telah melakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes) dalam lingkungan Kompleks Parlemen, setelah puluhan anggota DPR terpapar Covid-19. Upaya tersebut atas arahan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.
DPR harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan Parlemen,” kata Cak Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat (18/6/2021) lalu.
Di samping itu pria yang biasa dipanggil Cak Imin tersebut menyarankan agar rapat kerja (raker) yang dilaksanakan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dengan Pemerintah, sedapat mungkin dilakukan secara virtual.
Sedangkan jika harus terpaksa rapat dengan kehadiran fisik, sedapat mungkin dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas ruang rapat.
“Di ruangan cukup 25 persen saja, sisanya rapat dilakukan secara virtual. Rapat virtual tidak mengurangi esensi dari rapat itu sendiri,”.
Cak Imin yang juga Ketua Umum DPP PKB mengingatkan seluruh anggota DPR, Kesetjenan termasuk tenaga ahli agar selalu menaati protokol kesehatan.
“Meski sudah divaksin, kita tetap mematuhi prokes, sehingga tidak tertular virus Covid-19,”. (tvl)
