Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan kebutuhan air minum masih banyak dipenuhi dari air tanah. Hal itu menyebabkan penurunan permukaan tanah. “Kehadiran SPAM ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga dapat berpengaruh pada penyelamatan lingkungan,” katanya.
JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta optimistis pelayanan air perpipaan bagi masyarakat dapat terpenuhi sebelum tahun 2030 mendatang. Optimisme itu timbul setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) membangun tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Hal itu dilakukan untuk merespons penurunan muka tanah (land subsidence) Jakarta yang menjadi isu nasional dan memenuhi target melayani 100 persen warga DKI Jakarta dengan air perpipaan pada 2030.
“Ditandatanganinya MoU, Insya Allah target melayani 100 persen warga DKI Jakarta dapat tercapai, bahkan bisa lebih awal,” ujar Anies saat dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, disaksikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Jakarta, Senin (3/1/) lalu.
Atas kerja sama itu, Anies mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, sehingga ketersediaan air minum perpipaan di DKI Jakarta dapat segera terwujudkan.
“Kita tangani bersama-sama ketidaktersediaan air minum perpipaan ini, harapannya land subsidence juga bisa tertangani. Untuk itu izinkan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Kemenko Marimves,” kata Gubernur.
Sementara Menteri Basuki mengatakan, pembangunan tiga SPAM Regional, di antaranya SPAM Regional Jatiluhur I berkapasitas 4.000 liter/detik yang akan menambah 13 persen layanan.
Kemudian, SPAM Karian – Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik menambah 10 persen layanan, dan SPAM Juanda II berkapasitas 2.054 liter/detik yang menambah 7 persen layanan.
“Mudah-mudahan pada 2030 semua penduduk di DKI Jakarta bisa kita layani dengan air minum perpipaan. Sehingga harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan,” katanya.
Senada, Menteri Luhut menambahkan, kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat penting, guna merespons isu tenggelamnya Jakarta karena penggunaan air tanah terus menerus oleh masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah merespons hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama yang menyinergikan proyek inisiatif SPAM dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat,” ujar dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan kebutuhan air minum masih banyak dipenuhi dari air tanah. Hal itu menyebabkan penurunan permukaan tanah. “Kehadiran SPAM ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga dapat berpengaruh pada penyelamatan lingkungan,” katanya.
Diketahui, kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta, baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.
Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus, sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.
