“Kalau memang Presiden pernah mengatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, lalu kenapa menteri-menteri berbicara sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum dan diperingatkan. Ini kan ada dua fakta kontradiktif,” ujar Djayadi.
JERNIH-Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Luqman Hakim nampaknya belum bisa menerima kalau berdasar survei, mayoritas masyarakat menolak jika Pemilu 2024 ditunda. Apalagi jika masa jabatan Presiden diperpanjang. Dia menyarankan, para petinggi negeri ini duduk bersama dalam rangka berembuk guna membahas persoalan ini.
Hasil survei Lemaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, sebaganyak 71 persen masyarakat menolak jika Pemilu ditunda termasuk kalau masa jabatan Presiden diperpanjang baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi atau pembangunan Ibu Kota Negara.
“Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi,” ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan, Kamis, 3 Maret 2022.
Luqman Hakim bilang, akan meneruskan temuan survei ini kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pihak yang mengusulkan Pemilu ditunda. Meski begitu, partai ini tetap akan memperjuangkan usulan itu dengan mengajak para petinggi negara duduk bersama.
“Saya rasa rembuk nasional bisa dilakukan bersama Presiden melibatkan seluruh Ketua Umum Parpol, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, Kepala Lembaga Negara, Pimpinan Ormas, serta perwakilan pihak-pihak lain yang berkompeten,” kata Luqman.
Soalnya, lebih baik usulan ini dibicarakan dari pada sekedar kasak-kusuk dan sembunyi-sembunyi seperti api dalam sekam. Dan PKB, masih berharap mendapat dukungan.
“Kalau tidak disetujui, ya masalah ini dikubur bersama-sama dan kita laksanakan Pemilu 2024,” kata dia melanjutkan.
Djajadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI menilai, sebetulnya mudah saja wacana ini dihentikan. Cara satu-satunya, Presiden dengan tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab jika ini tak dilakukan, maka bakal terus menimbulkan spekulasi.
“Seperti apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden? Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi, jangan-jangan presiden sebetulnya setuju,” ujar Djayadi.
Spekulasi publik terkait wacana ini, makin menguat sebab usulan bukan hanya disampaikan Muhaimin Iskandar. Orang terdekat Presiden yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Meko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga melontarkan wacana usulan serupa.
“Kalau memang Presiden pernah mengatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, lalu kenapa menteri-menteri berbicara sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum dan diperingatkan. Ini kan ada dua fakta kontradiktif,” ujar Djayadi.[]
