Presiden Ingin Kepindahan IKN Jadi Solusi Pemerataan Pembangunan
Sementara Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe yang sudah dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, langsung ditugaskan melibatkan masyarakat lokal di Kalimantan dalam pembangunan ibu kota baru.
JERNIH-Selama Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota negara belum diterbitkan, Presiden Jokowi memastikan kalau status DKI Jakarta masih sebagai ibu kota. Dan setelah kepindahan nanti, Pak Joko meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah justru akan memperbaiki Jakarta yang bebannya selama ini sudah terbilang berat.
Dia bilang, ingin membagi beban itu ke daerah lain agar merata.
“Jakarta pun akan kita perbaiki, bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).
Pak Joko bilang, selama ini sebanyak 56 persen penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Dan 58 persen produk domestik bruto (PDB) juga berputar di Jawa. Dia ingin, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini, menjadi solusi pemerataan pembangunan dan para anggota Kabinet pimpinannya harus menjelaskan semua niat itu kepada masyarakat.
“Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa,” ujarnya.
Sementara Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe yang sudah dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, langsung ditugaskan melibatkan masyarakat lokal di Kalimantan dalam pembangunan ibu kota baru.
“Saya harapkan nanti Otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” katanya melanjutkan.[]