Menurut Airlangga, semakin banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, akan membuat banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
JERNIH-Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimis akan masuknya 153 perusahaan ke Indonesia. Pada umumnya perusahaan tersebut merupakan industri yang bergerak di sektor manufaktur.
Menurut Airlangga, Jika melihat kondisi ekonomi global saat ini, maka dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, para investor akan lebih melirik Indonesia. Yerlebih dengan adanya perang dagang antara Cina dengan Amerika. Ini merupakan momentum agar Indonesia bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri.
“Dengan adanya trade war Cina dan Amerika Serikat, di mana produk-produk Cina dikenakan bea masuk 25% sampai 30%, mereka melihat mestinya ada negara lain. Negara lain ini di ASEAN dengan ekonomi terbesar adalah Indonesia,” kata Airlangga.
Indonesia punya supply chain yang cukup bagus, plus Indonesia punya domestik market. Jadi untuk Cina plus one, satu negara ini diharapkan bisa ditarik oleh BKPM untuk investasi ke Indonesia,” kata Airlangga melanjutkan.
Airlangga tidak dapat menyebut secara rinci perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun Ia menyebut daftar perusahaan tersebut sudah ada di Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan sektornya adalah manufaktur, otomotif, dan petrokimia.
“Yang kita tunggu adalah sektor padat karya yang menyerap banyak lapangan kerja,” kata Airlangga dalam acara program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).
Airlangga juga menyebut pemerintah tidak akan menganakemaskan satu sektor dengan sektor lainnya. Sebab bagi pemerintah yang terpenting adalah memberikan ruang untuk meningkatkan investasi. Disamping itu pemerintah berupaya menyesuaikan dengan situasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
“Pemerintah tidak pick champion. Tapi support sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, ESDM, kemudian perumahan. Semua sifatnya suport untuk mendorong agar sumber daya manusia bisa di tingkatkan,”.
“Sektor pendidikan akan menjadi prioritas bagi pemerintah. Terutama di saat seperti ini, post pandemi ini kebutuhan jenis pekerjaan akan berbeda. Maka soft infrastruktur diperlukan agar ekonomi kita bangkit,”. (tvl)
