“Ada kecenderungan beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk melegitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama”
SURAKARTA – Masyarakat harus memahami bahwa wawasan kebangsaan yang religius, dimana agama sama sekali tidak bertentangan dengan upaya membangun negara. Demikian dikatakan Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Amir Mahmud, di Surakarta, Sabtu (16/1/2021).
“Saya melihat memang ada kecenderungan beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk melegitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi,” ujarnya.
Menurut dia, ada sebagian oknum memiliki kepentingan sendiri dengan menggunakan dalih agama. Karena itu, para tokoh nasional dan agama harusnya memberikan suatu pernyataan atau sikap wawasan kebangsaan yang religius, sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan sebagai alat melakukan perlawanan.
”Apalagi hal ini selalu terjadi dalam konteks politik. Karena dalam teori politik, pemerintah dan rakyat selalu ada miss. Tergantung bagaimana kita membangun komunikasinya,” kata dia.
Oleh sebab itu, ia berharap, para tokoh di indonesia dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius. Sebab, meski ada perbedaan namun tidak seharusnya sampai menyulut kepada hal-hal yang sifatnya chaos dan lain sebagainya.
”Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita,” katanya.
Para tokoh tersebut harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Karena, disitulah letak wawasan kebangsaan religius yang sebetulnya berada.
”Jangan malah mengatakan NKRI bersyariah, padahal di sila 1 Pancasila itu ketuhanan yang maha esa, itu sudah bertentangan,” ujar dia.
Untuk menanggulangi hal tersebut, lanjut dia, pemerintah perlu memberikan semacam tekanan, guna memperkecil ruang gerak para oknum tersebut. Disamping perlu peran aparat keamanan jika terjadi tindakan-tindakan yang melawan hukum.
“Sebetulnya pemerintah sudah memberikan ruang kepada mereka-mereka ini untuk berkomunikasi, berdialog. Tetapi mereka tidak mengikuti mekanisme yang sudah disediakan tersebut, maka memang perlu dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang ada,” ujarnya.
