Untuk bergabung menjadi anggota komponen cadangan, ASN juga wajib lulus seleksi administrasi dan kompetensi sebelum mengikuti pendidikan dasar kemiliteran selama tiga bulan.
JERNIH- Di masa depan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal diwajibkan masuk menjadi komponen cadangan nasional untuk pertahanan negara. Artinya, mereka harus mengikuti wajib militer dalam angkatan perang.
Hingga saat ini, wajib militer sendiri diterapkan pada negara Brazil, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, hingga Yunani, dan diperuntukkan bagi warga negara laki-laki berusia muda antaa 18 samapi 27 tahun. Terkait jangka waktu, tergantung kebijakan negara masing-masing.
Indonesia sendiri, sebenarnya bukan termasuk negara yang mengharuskan warganya ikut wajib militer. Namun berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) nomor 27 tahun 2021, ASN diharuskan ikut wajib militer dengan bergabung dalam komponen cadangan nasional sebagai wujud bela negara.
Surat edaran tersebut, mendukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional yang menjelaskan komponen cadangan adalah, sumber daya nasional dan sudah disiapkan guna dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama.
Komponen cadangan nasional ini, merupakan program Kementerian Pertahanan yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Melalui surat edaran MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, ingin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mendorong dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang memenuhi persyaratan guna bergabung ke dalamnya.
Soalnya, untuk bergabung menjadi anggota komponen cadangan, ASN juga wajib lulus seleksi administrasi dan kompetensi sebelum mengikuti pendidikan dasar kemiliteran selama tiga bulan.
Selama masa pelatihan, ASN tetap mendapat gaji dan tunjangan konerja lainnya. Deikian juga dengan PNS yang menduduki jabatan struktural, dipastikan tak akan kehilangan jabatannya.[Kompas]
