Berharap Pengakuan Internasional, Israel Dukung Militer Burma Bantai Muslim Rohingya
Burma terinspirasi untuk mengikuti jejak Israel dalam invasi dan perampasan tanah, dan karena itu, juga mendirikan pangkalan militer di wilayah yang dihuni etnis minoritas. “Kami tertarik untuk membangun hubungan antara Mossad kami dan Mossad Burma,” tulis Kalman Anner, Direktur Asia Desk pada Januari 1982, setelah rezim Israel melihat pembersihan etnis orang-orang Rohingya sebagai peluang.
JERNIH–Dokumen Kementerian Luar Negeri Israel yang baru-baru ini dideklasifikasi mengungkapkan hubungan militer Israel yang mendalam dengan Burma, yang sekarang dikenal sebagai Myanmar. Salah satu peran signifikan hubungan tersebut terungkap dalam pembantaian brutal terhadap Muslim Rohingya.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan situs berita Israel, Haaretz, baru-baru ini, 25.000 halaman dokumen merinci bagaimana rezim Israel mempersenjatai dan melatih tentara Burma, dari tahun 1950-an hingga awal 1980-an. Sejak berakhirnya kekuasaan Inggris di Myanmar pada tahun 1948, berbagai bagian negara itu telah diguncang oleh perang saudara yang tiada henti.
Meskipun pihak berwenang Israel sangat menyadari situasi tersebut, Israel menganggap perang saudara brutal di Burma itu sebagai “peluang emas” untuk meningkatkan penjualan senjatanya ke Burma.
Sebuah kabel yang dikirim ke Perdana Menteri, David Ben-Gurion, dari Kementerian Luar Negeri pada bulan September 1952 menyatakan bahwa perang saudara di Burma telah merenggut 30.000 korban, dan bahwa “Lima puluh lima persen dari anggaran negara dialokasikan hingga hari ini untuk tujuan pertahanan.” Namun, dokumen tersebut mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utama Israel adalah untuk memenangkan dukungan Burma di forum internasional, sebagai imbalan atas dukungan senjatanya, tulis Haaretz.
“Tidak menarik bagi rezim Israel yang berturut-turut bahwa bantuan militer tidak dimaksudkan untuk tujuan pertahanan melawan musuh eksternal, tetapi digunakan untuk berperang melawan penduduk negara itu,” catat laporan itu. Laporan menambahkan bahwa tidak ada perwakilan Israel yang pernah menyuarakan keberatan untuk penjualan senjata ke Myanmar pada periode itu.
Pada bulan Maret 1954, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri, Walter Eytan, menulis kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Moshe Dayan: “Burma adalah teman paling setia Israel di Asia, dan hubungan antara tentara Israel dan tentara Burma bisa menjadi sangat vital, di setidaknya secara diplomatis.”
Dia menambahkan: “Saya terikat untuk mengatakan bahwa, dengan keadaan hubungan antara Israel dan Burma saat ini, sebenarnya tidak mungkin untuk menolak permintaan Tentara Burma.”
Kesepakatan antara kedua rezim tersebut terdiri dari pertukaran 30 pesawat tempur, ratusan ribu butir amunisi, 1.500 bom napalm, 30.000 barel senapan, ribuan mortir dan masih banyak lagi perlengkapan militer lainnya, mulai dari tenda hingga perlengkapan terjun payung.
Selain itu, lusinan ahli Israel dikirim ke Burma untuk misi pelatihan, dan perwira militer Burma datang ke Israel untuk instruksi komprehensif tentang pangkalan IDF. Bekerja sama dengan tentara Burma, Israel juga mendirikan perusahaan pelayaran, pertanian, pariwisata dan konstruksi di sana.
Selain itu, orang Burma terinspirasi untuk mengikuti jejak Israel dalam invasi dan perampasan tanah, dan oleh karena itu, juga mendirikan pangkalan militer di wilayah yang dihuni oleh etnis minoritas. “Kami tertarik untuk membangun hubungan antara Mossad kami dan Mossad Burma,” tulis Kalman Anner, Direktur Asia Desk pada Januari 1982, setelah rezim Israel melihat pembersihan etnis orang-orang Rohingya sebagai peluang.
Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan Negara Myanmar, sementara lebih dari 34.000 dilemparkan ke dalam api; lebih dari 114.000 lainnya dipukuli; sebanyak 18.000 perempuan dan anak perempuan diperkosa dan di atas 115.000 rumah dibakar, menurut laporan Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).
Namun, hanya setelah kritik publik, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan, pada Juli 2019, bahwa Myanmar tidak lagi dapat mengirim perwakilan ke pameran senjata di Israel. [Middle East Monitor/Haaretz]
