Di sisi lain, Buwas juga menyebutkan kalau pemerintah masih punya tunggakan sebesar Rp 4,5 triliyun kepada Perum Bulog. Hutang tersebut, merupakan akumulasi atas permintaan pemerintah menyalurkan bantuan beras PPKM termasuk program bantuan sosial beras sejahtera.
JERNIH- Di masa mendatang, Indonesia tak akan lagi melakukan impir guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Soalnya, negeri ini bisa mencukupi kebutuhan dari penyerapan produksi petani lokal.
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso bilang, lain halnya jika impor diputuskan pemerintah akibat kondisi terdesak. Misalnya, karena bencana alam.
“Next, tidak lagi kedepan bicara impor, harusnya impor pangan itu alergi. Karena apa? Negara agraris kok impor. Kecuali bencana alam, seperti sekarang ada El Nino, itu di luar dugaan kita,” kata Buwas dalam konferensi pers Kecukupan Stok Beras Nasional Jelang Tahun Baru, di Jakarta, Selasa (28/12).
Buwas bilang (panggilan akrab Budi Waseso), impor seharusnya dilakukan sesuai kebutuhan bukan malah menjadikan kerugian dalam hal perdagangan. Terlebih saat ini, Bulog yang dipimpinnya belum mendapat arahan guna melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan tahun 2022 mendatang.
Sampai menjelang akhir tahun 2021, Perum Bulog menurut Buwas, sudah konsisten melaksanakan tugasnya mengamankan harga gabah beras di tingkat petani. Dia menyebutkan, angka serapan mencapai 1,2 juta ton. Makanya, untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah, tahun ini tak ada impor beras.
Berdasar data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional di triwulan I tahu 2022, diperkirakan sebesar 11,61 juta ton. Makanya, Buwas berharap Bulog bakal kembali menyerap produksi tersebut guna menjaga stablitas harga di tingkat petani. Sehingga, masyarakat tak perlu resah terkait kecukupan stok di dalam negeri yang sudah pasti mempengaruhi harga di tingkat eceran.
Di sisi lain, Buwas juga menyebutkan kalau pemerintah masih punya tunggakan sebesar Rp 4,5 triliyun kepada Perum Bulog. Hutang tersebut, merupakan akumulasi atas permintaan pemerintah menyalurkan bantuan beras PPKM termasuk program bantuan sosial beras sejahtera.
Sementara itu, dana yang dipakai Bulog guna menyalurkan beras-beras tersebut merupakan dana dari bank. Makanya Buwas khawatir bunga pinjaman tersebut bakal membengkak.
Buwas pun berharap pemerintah segera membayarkan hutang tersebut, agar Bulog bisa melunasi hutang. Jika tidak, dikhawatirkan merembet ke belanja cadangan beras pemerintah.
“Sedangkan, Bulog ini membelanjakan CBP (cadangan beras pemerintah) dengan dana utang. Tentunya efeknya adalah berkaitan dengan masalah gula. Semakin utang ini tidak terbayarkan oleh Bulog ke bank maka semakin besar bunganya,” kata Buwas.
Buwas juga menyebutkan kalau pemerintah melalu Kementerian Keuangan belum bisa membayarkan hutang kepada Bulog tersebut. Sebab menkeu, masih menantikan regulasi Menteri Sosial yang kudu diubah.[Kompas]
