Selama berpuluh-puluh tahun, evolusi Doktrin Monroe telah menjadi “tiket masuk” bagi militer AS untuk menggulingkan atau menekan pemerintahan di Amerika Latin yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Washington.
JERNIH – Penangkapan dramatis Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat tidak terjadi dalam ruang hampa ideologi. Presiden Donald Trump secara terang-terangan membangkitkan kembali kebijakan berusia 200 tahun, Doktrin Monroe, sebagai tameng hukum dan moral untuk membenarkan intervensi militer di Venezuela.
Bahkan, dengan gaya khasnya, Trump mengklaim telah memperbarui doktrin tersebut menjadi lebih agresif. “Doktrin Monroe adalah hal besar, tapi kita telah melampauinya jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya ‘Dokumen Donroe’,” ujar Trump pada Sabtu (3/1/2026), sembari menegaskan bahwa AS akan “mengelola” Venezuela hingga transisi kekuasaan selesai.
Apa Itu Doktrin Monroe?
Lahir pada 2 Desember 1823, Doktrin Monroe dicetuskan oleh Presiden AS kelima, James Monroe. Inti dari kebijakan abad ke-19 ini adalah pembagian dunia menjadi dua wilayah pengaruh.
AS memperingatkan kekuatan Eropa untuk tidak lagi mencampuri urusan negara-negara di Belahan Bumi Barat (Amerika Utara dan Selatan). Setiap intervensi dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan AS. Sebagai imbalannya, AS berjanji tidak akan mencampuri koloni Eropa yang sudah ada atau urusan internal negara-negara di Eropa.
Namun, seiring waktu, doktrin yang awalnya bertujuan mencegah kolonialisme Eropa ini justru berubah menjadi alat bagi AS untuk memaksakan dominasinya di Amerika Latin.
Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan “Roosevelt Corollary” ke dalam Doktrin Monroe. Penambahan ini menegaskan hak AS untuk melakukan intervensi militer di negara-negara Amerika Latin guna mengatasi ketidakstabilan atau gagal bayar utang.
Menariknya, kebijakan Roosevelt ini dipicu oleh krisis Venezuela tahun 1902-1903. Kini, sejarah seolah berulang di tahun 2026; Trump menggunakan logika yang sama untuk membenarkan serangan terhadap kedaulatan Venezuela dengan dalih keamanan regional. “Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” tegas Trump dalam konferensi persnya.
Jejak Imperialisme Amerika Serikat
Selama berpuluh-puluh tahun, evolusi Doktrin Monroe telah menjadi “tiket masuk” bagi militer AS untuk menggulingkan atau menekan pemerintahan di Amerika Latin yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Washington.
Pada 1980-an (Era Reagan), AS mendukung kelompok sayap kanan Contras di Nikaragua dan terlibat dalam skandal Iran-Contra. Di Kuba, dilakukan embargo ekonomi selama puluhan tahun sejak revolusi Fidel Castro yang bertujuan melumpuhkan negara tersebut.
Selain itu, Dominika, Haiti, dan Nikaragua menjadi sasaran intervensi militer langsung demi menjaga kepentingan ekonomi AS. Juga ada upaya-upaya kudeta terhadap pendahulu Maduro yang diduga kuat melibatkan campur tangan intelijen AS.
Penyebutan “Dokumen Donroe” oleh Trump bukan sekadar permainan kata. Ini adalah pernyataan eksplisit bahwa di bawah pemerintahannya, AS tidak lagi malu-malu menunjukkan perannya sebagai pemilik “halaman belakang” Amerika Latin.
Dengan Maduro kini di tangan otoritas AS dan rencana perusahaan minyak AS untuk “memperbaiki” infrastruktur Venezuela, Doktrin Monroe telah bertransformasi total dari kebijakan pertahanan menjadi strategi aneksasi ekonomi dan politik secara terang-terangan.
