Azis bahkan menilai PSBB di Jakarta tidak akan berakhir bila daerah penyangga tidak dikontrol. Ia juga menyebut pembatasan di Jakarta sangat ketat, namun di daerah penyangga terkesan bebas.
JERNIH- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 12 Oktober mendatang. Kali ini Pemprov DKI Jakarta menyebut PSBB yang akan datang dengan istilah PSBB Transisi lagi.
Namun nampaknya sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak sependapat dengan kebijakan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Mereka menyebut penerapan PSBB tidak efektif dan meminta agar PSBB di Jakarta dihentikan.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyebut lebih baik PSBB ketat di Jakarta dihentikan, karena melihat angka pasien positif Covid tetap naik.
“Pandangan fraksi PKB lebih baik PSBB ketat dihentikan, toh pada waktu itu pak gubernur injak rem mendadak juga tetap Covid naik,” kata Ilyas ketika dihubungi, pada Minggu (11/10/2020).
Ilyas meminta Pemprov DKI tidak hanya fokus pada penuntasan Corona, namun juga mempertimbangkan dampak ekonominya. Sebab, menurut Ilyas, ekonomi DKI Jakarta sangat berdampak akibat penerapan PSBB ketat.
Sementara Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, pelaksanaan PSBB DKI Jakarta tak bakal efektif jika daerah penyangga ibukota tidak ikut mendukung.
“Kalau menurut saya apapun keputusannya tidak akan efektif kalau itu tidak didukung oleh daerah penyangga. Jadi mau diperpanjang atau dikembalikan ke PSBB awal, Saya kira itu tidak akan efektif kalau daerah penyangga ini tidak diajak bicara dan tidak punyai kebijakan yang sama,” kata Abdul Aziz, pada Minggu (11/10/2020).
Abdul Aziz memberi contoh, sekalipun PSBB di DKI Jakarta ketat namun orang-orang Bekasi, Depok, Tangerang yang bekerja di Jakarta tidak menerapkan PSBB ketat, maka PSBB di Jakarta jadi tidak efektif.
Untuk itu, Aziz berharap pemerintah pusat memberi wewenang lebih pada Anies agar dapat ikut mengatur pembatasan sosial di daerah penyangga.
“Setidaknya Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten akan legowo jika Depok, Bekasi dan Tangerang diatur Jakarta. Tiga daerah tersebut (Bekasi,Depok, Tangerang) kan dekat dengan Jakarta”.
Sedangkan Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Anies tidak lagi memperpanjang PSBB ketat karena dianggap menyusahkan warga Jakarta.
“Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak gubernur DKI tidak melanjutkan PSBB ketat dan mencari jalan keluar rasional karena menyengsarakan masyarakat Jakarta,” kata Gembong dalam keterangan tertulis, pada Minggu (11/10/2020).
“Langkah ini diambil setelah mendapatkan masukan berbagai elemen masyarakat Jakarta, diantaranya Pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, Pekerja industri hiburan, dan sebagainya yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta,” kata Gembong.
Gembong menilai, tak ada perbedaan signifikan terhadap penurunan kasus positif covid-19 saat PSBB ketat maupun PSBB transisi.
Berdasarkan data dari pemprov DKI, rata-rata harian kasus positif covid-19 di ibu kota adalah 1.150 kasus selama pemberlakuan PSBB periode 1-13 September 2020.
Sementara rata-rata harian kasus positif covid-19 selama penerapan PSBB ketat pada 14-26 September 2020 naik 1.178 kasus per hari. (tvl)
