Fadli Zon menilai kehadiran Presiden Prabowo di forum itu menunjukkan kepemimpinan global yang mempersatukan perbedaan dan menjembatani perdamaian bagi dunia. “Peran aktif Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia dalam mendorong proses perdamaian di Gaza. Komitmen beliau tidak hanya mencerminkan diplomasi politik yang beradab, tetapi juga perjuangan untuk melindungi peradaban manusia dari kehancuran akibat penjajahan,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
JERNIH– Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025), menandai peran aktif Indonesia dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Presiden Prabowo hadir sejajar dengan para pemimpin dunia—termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres—menyaksikan penandatanganan perjanjian penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan kemerdekaan penuh bagi Palestina.
KTT tersebut merupakan kelanjutan dari Multilateral Meeting on the Middle East yang dihadiri Presiden Prabowo di sela Sidang Umum PBB ke-80 pada September lalu. Pertemuan itu diinisiasi oleh Presiden Trump untuk membahas solusi dua negara yang adil dan setara bagi Palestina. Hingga September 2025, Palestina telah diakui secara resmi oleh 157 dari 193 negara anggota PBB, atau lebih dari 80 persen, sebagai negara berdaulat.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menilai kehadiran Presiden Prabowo di forum itu menunjukkan kepemimpinan global yang mempersatukan perbedaan dan menjembatani perdamaian bagi dunia.
“Peran aktif Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia dalam mendorong proses perdamaian di Gaza. Komitmen beliau tidak hanya mencerminkan diplomasi politik yang beradab, tetapi juga perjuangan untuk melindungi peradaban manusia dari kehancuran akibat penjajahan,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan, perdamaian sejati tak mungkin tercapai tanpa perlindungan terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa. “Penghancuran sistematis terhadap situs budaya dan sejarah di Palestina merupakan bentuk genosida budaya—yakni penghapusan identitas dan ingatan kolektif suatu bangsa,” ujar Fadli.
Dalam forum internasional tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia mendukung rekonstruksi Gaza, termasuk dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari langkah konkret menuju perdamaian berkelanjutan. Kesepakatan ini menjadi bagian dari dokumen “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”, yang tak hanya menargetkan penghentian kekerasan, tetapi juga membangun fondasi bagi rekonsiliasi, pemulihan, dan pembangunan masa depan Palestina.
Menanggapi rencana itu, Fadli menekankan pentingnya memasukkan aspek kebudayaan dalam rekonstruksi pascaperang.
“Selama lebih dari tujuh dekade, Palestina bukan hanya mengalami penjajahan politik, tetapi juga upaya penghapusan budaya. Genosida budaya ini merupakan kejahatan terhadap peradaban. Indonesia, melalui komitmen Presiden Prabowo, hadir bukan sekadar berbicara soal perdamaian, tetapi untuk melindungi keberlanjutan sejarah dan jati diri bangsa Palestina,” ujarnya.
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan bagian aktif dari Global South, Indonesia menempatkan diri bukan sebagai penonton, melainkan inisiator dan penjaga nilai kemanusiaan serta keadilan global. “Tidak akan ada perdamaian yang bermartabat tanpa keadilan sejarah dan kebudayaan,” kata Fadli.
Dengan semangat kemanusiaan dan amanat konstitusi, Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina—membela kemerdekaannya, melindungi warisan budayanya, dan memperjuangkan peradaban yang adil serta dunia yang damai. [ ]
