Alasan pemerintah pusat mendatangkan beras adalah untuk menjaga stok beras nasional.
JERNIH-Rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton dalam waktu dekat membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertanya-tanya.
Ganjar bahkan meminta pemerintah pusat untuk kembali menghitung ulang dan mempertimbangkan dengan matang rencana impor tersebut. Sikap Ganjar tersebut karena saat ini para petani mulai memasuki musim panen.
“Sebaiknya diperhitungkan dengan matang karena ini petani kita mulai panen, petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli karena ongkos produksinya tidak murah,” katanya di Semarang, pada Senin (8/3/2021).
Menurut Ganjar untuk musim panen saat ini, dipastikan produksi beras di Indonesia mengalami surplus. Khusus untuk wilayah Jateng telah dilakukan penghitungan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Jateng akan ada surplus 1 juta ton.
“Iya kira-kira begitu (surplus, red). Kemarin dinas kita sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan (ton),” katanya.
Untuk itu Ganjar juga mempertanyakan alasan pemerintah melakukan impor beras. Politikus PDIP itu justru meminta agar pemerintah mempertimbangkan rencana impor beras agar tidak mengganggu kondisi saat memasuki musim panen ini.
“Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja ataupun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan, tapi harus dijelaskan secara detil agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Inikan sudah masuk musim panen,”
Sebelumnya, pemerintah pusat berencana mendatangkan beras dengan alasan untuk menjaga stok beras nasional. Adapun jumlah beras yang akan diimpor sebanyak 1 juta ton dan akan dilaksanakan pada awal tahun ini.
Dalam penjelasannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menjelaskan, bahwa impor beras sebesar 1 juta ton nantinya dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sementara sisanya akan dimanfaatkan Bulog.
Dalam perhitungan Airlangga, pemerintah perlu menjaga stok beras mengingat saat ini memerlukan pasokan beras untuk bansos selama berlangsung PPKM.
Di samping itu adanya bencana di beberapa tempat yang memerlukan pasokan beraas, sehingga dapat mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. (tvl)
