Ada tiga agenda yang dibahas dalam rangka mempertanggung jawabkan tindak kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Desa Wadas, pada Selasa (8/2) lalu, terhadap warga yang menolak proyek Bendungan Bener dan rencana penambangan batua andesit di kawasan tersebut.
JERNIH-Dalam mengupayakan dan mengawal rencana proyek strategis nasional (PSN) yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat di Desa Wadas, Purworejo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar tak ada lagi aksi kekerasan yang dilakukan pihak manapun. Dia, mengaku sudah mengevaluasi pendekatan secara teknis yang sebelumnya dinilai sarat dengan intimidasi, bersama Komnas HAM.
Pernyataan tersebut, dilontarkan Ganjar setelah melakukan pertemuan dengan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara pada hari ini, Jumat (11/2) di rumah dinas Gubernur Jateng, Puri Gedeh, Semarang.
Ada tiga agenda yang dibahas dalam rangka mempertanggung jawabkan tindak kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Desa Wadas, pada Selasa (8/2) lalu, terhadap warga yang menolak proyek Bendungan Bener dan rencana penambangan batua andesit di kawasan tersebut.
Ganjar bilang, tiga agenda tersebut, adalah evaluasi teknis, pendekatan terhadap masyarakat serta pemulihan kondisi psikis warga.
“Pertama tentu kami akan mengevaluasi teknis. Kedua adalah cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan dan ketiga soal bagaimana kita menyiapkan kondisi masyarakat agar kembali guyub rukun. Dan cara-cara yang nanti ada, kekerasan enggak boleh lagi dan Polda juga sudah setuju juga,” kata Ganjar.
Dia juga mengatakan, bahwa ada informasi yang menyebutkan terjadi perundungan antar warga yang pro dan kontra terhadap PSN Pemerintah Pusat tersebut. Dari situ, pihaknya bersama Komnas HAM akan melakukan pendekatan psikologis agar warga tak lagi terbelah.
Apalagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga dikabarkan akan turut serta dalam penanganan kondisi psikis warga pasca penyerbuan ribuan aparat Kepolisian ke desa itu beberapa waktu lalu.
“Ada informasi bahwa terjadi perundungan di tengah warga antara yang pro dan kontra. Udah deh jangan. Insya Allah kita akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk itu bagus, kita nanti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga kita minta untuk masuk,” katanya lagi mengungkapkan.
Sementara itu, Beka Ulung menyatakan kalau pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan memfasilitasi dialog antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan warga Desa Wadas. Soalnya, Gubernur sudah menyatakan komitmennya menjalankan itu semua agar kerukunan penduduk di sana merekat kembali.
“Pak Gubernur komit untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur. Dengan situasi atau relasi sosial yang merenggang ini harus ada upaya luar biasa supaya mereka jadi rekat kembali, persaudaraan dan kemanusiaannya terus terbangun,” kata Beka.[]
