JAKARTA-Golkar dan Nasdem sepakat batas Parliamentary Treshhold (PT) untuk Pemilu 2024 menjadi sebesar tujuh persen.
Kesepakatan itu terjadi ketika Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh untuk membahas berbagai isu, diantaranya revisi UU Pemilu hingga Omnibus Law. Menurut Airlangga, ide PT tujuh persen dilontarkan oleh Paloh dan pihaknya menyambut usulan pimpinan Partai Nasdem itu.
“Terkait UU politik, untuk masalah PT, Pak Surya usul bahwa PT 7 persen. Dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut,” kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (9/3).
Baca juga: Survei Indo Barometer: 2024 PDIP Berpeluang Menang Lagi
Airlangga juga menyebut, usulan PT tujuh persen yang diusulkan Paloh berlaku untuk skala nasional. Sedangkan untuk angka Presidential Threshold Golkar tetap usul sebesar 20 persen.
“Untuk Presidential Threshold tetap 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa tujuh persen ini berlaku secara nasional,” kata Menko Perekonomian itu
Disamping urusan menetapkan angka Presiden Threshold dan Parlementary Threshold, menurut Airlangga, Golkar dan Nasdem membuat kesepakatan melakukan kerja sama dalam Pilkada Serentak 2020.
Baca juga: Politikus PDIP Ingin Presiden Pimpin Crisis Center Virus Corona
“Selanjutnya antara kerja sama silaturahmi dan kebijakan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam Pilkada, tentu mengupayakan kerja bersama,” ucap Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Paloh mengatakan Nasdem akan mulai memperhitungkan elektabilitas dan juga kapasitas pasangan calon dalam menghadapi kerja sama di Pilkada Serentak 2020 dengan Golkar. Ia iberharap Nasdem akan mendapat hasil maksimal dalam Pilkada Serentak 2020.
“Tentu ada dua hal sebagai aspek konsideran bagi kami. Pertama, aspek kapabilitas daripada calon-calon yang kami akan dukung bersama. Kedua, tentu aspek elektabilitasnya. Jadi ini kesepakatan di antara kita,” kata Paloh.
(tvl)
