- Vaksinasi paksa itu diskriminatif.
- Mengapa hanya pekerja Indonesia dan Filipina yang wajib vaksinasi, pekerja kerah putih tidak.
- Hong Kong punya banyak stok vaksin yang akan habis masa simpan.
- Sampai saat ini hanya 16 persen dari 7,5 juta warg Hong Kong yang bersedia divaksin.
JERNIH — Hong Kong, Selasa 11 Mei, membatalkan rencana untuk mewajibkan vaksinasi bagi 370 ribu pekerja rumah tangga asal Indonesia dan Filipina.
“Pemerintah memutuskan tidak meminta vaksinasi wajib ketika pekerja memperbarui kontrak mereka,” kata Carrie Lam, pemimpin Hong Kong.
Keputusan itu, menurut Carrie Lam, diambil setelah bertemu pejabat Indonesia dan Filipina.
Semula, Hong Kong berencana meluncurkan inokulasi wajib bagi pekerja rumah tangga, sebagian besar dari Indonesia dan Filipina. Mereka yang ingin mengajukan visa kerja, atau memperbarui visa, harus menunjukan bukti telah menerima dua dosis vaksin.
Rencana vaksinasi wajib dan pengujian terhadap semua pekerja rumah tangga diluncurkan bulan lalu, setelah ditemukan dua kasus — salah satunya jenis baru virus korona yang lebih ganas.
Pejabat Hong Kong mengatakan pekerja rumah tangga berisiko tinggi karena bekerja dengan orang tua, dan secara rutin bertemu sesama pekerja di taman — biasanya pada Minggu.
Kebijakan ini memicu protes. Menteri Luar Negeri Filipina Theodore Locsin Jr mengatakan proposal itu diskriminatif.
Perwakilan pekerja rumah tangga Indonesia dan Filipina di Hong Kong mengatakan mereka merasa dikucilkan. Keluarga tempat mereka bekerja, serta penduduk yang bekerja di lingkungan panti jompo, tidak diharuskan vaksinasi.
Pekerja migran yang lebih makmur, seperti pekerja sektor keuangan dan kalangan profesional lainnya, tidak dipaksa mendapatkan vaksin ketika wabah virus korona terlacak di antara mereka.
Putaran Tes Baru
Sebagai ganti inokulasi wajb, pemerintah Hong Kong kini mengharuskan pekerja migran asal Indonesia dan Filipina menjalani putaran tes baru.
Antrean panjang terlihat di berbagai fasilitas di seluruh ibu kota. Tiga kasus ditemukan dalam sembilan hari terakhir.
Selasa, 11 Mei, Lam mengatakan semua pekerja rumah tangga yang tidak divaksinasi akan diperintahkan menjalani pengujian putaran kedua pada akhir bulan.
“Kami harus mengambil tindakan penceaghan sebelum kemungkinan wabah, karena kami menemukan beberapa varian virus korona yang menular di masyarakat,” kata Lam.
Namun, keputusan itu memicu kemarahan baru. Seorang diplomat Filipina memperingatakan keputusan itu tdiak akan diterima baik oleh masyarakat.
“Saya mempertanyakan perlunya tes wajib, dengan alansan kepatuan pekerja rumah tangga yang hampir sempurna untuk tes wajib awal,” kata Konsul Jenderal Filipina Raly Tejada kepada South China Morning Post.
Daya Serap Rendah
Berkat tindakan karantina yang ketat dan aturan jarak sosial yang menyakitkan secara ekonomi, Hong Kong menahan infeksi hingga di bawah 12 ribu kasus dengan 210 kematian.
Hong Kong mendapatkan jumlah vaksin yang cukup untuk seluruh warganya, tapi penerimaan publik sangat rendah.
Sejauh ini hanya 16 persen dari 7,5 juta penduduk Hong Kong yang menerima satu atau dua dosis vaksin, jauh dari 60 sampai 70 persen yang dianggal perlu untuk menciptakan kekebalan kawanan.
Jajak pendapat rutin menunjukan warga Hong Kong memiliki peringkat dukungan yang terendah di dunia untuk inokulasi.
Vaksin Pfizer/BioNTech yang menumpuk di Hong Kong akan melewati masa simpan. Jika tak digunakan sampai beberapa pekan lagi, vaksin kadaluwarsa dan harus dibuang.
Pejabat khawatir, September mendatang mereka mungkin harus membuang semua vaksin.
