Beka Ulung Hapsara, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menilai mediasi PBB tidak diperlukan di Papua. “Kami belum memikirkan itu,” kata Beka seperti dikutip Tempo.co, Senin. “Fokus kami saat ini adalah memaksimalkan mekanisme nasional dan amanat yang diberikan kepada Komnas HAM,” ujarnya
JERNIH– Kelompok separatis di Papua mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pos Marinir yang menewaskan dua personel TNI dan melukai delapan lainnya, akhir pekan lalu.
Letda Mohamad Iqbal dan Pratu Wilson Anderson Here tewas dalam penyerangan oleh sekelompok orang yang bersenjatakan pelontar granat terhadap pos Marinir di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pada Sabtu, kata pejabat militer dan polisi setempat. Delapan Marinir lainnya terluka, termasuk dua yang kini dalam keadaan kritis.
“Kami yang bertanggung jawab atas penembakan di ujung bandara, belakang Kantor Perikanan ibu kota Kabupaten Nduga (Kenyam), Papua,” kata Egianus Kogeya, komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Nduga, dalam pernyataan tertulis yang diterima Benar News, Ahad lalu.
Kogeya mengancam akan menyerang siapa saja yang mendukung program pembangunan pemerintah Indonesia di Papua. “Saya tidak akan kompromi terhadap keluarga, baik itu adik, kakak, mama, bapak yang membawa program pembangunan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia,” ujarnya.
Kogeya meminta Pemerintah Indonesia segera membuka Papua ke jurnalis dan tim pencari fakta internasional. “Kami minta PBB melakukan intervensi di Tanah Papua karena kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia terhadap Orang Asli Papua semakin nyata,” kata Kogeya.
Serangan mematikan akhir pekan kemarin hanya berselang lebih dari dua minggu dari penembakan terhadap pekerja telekomunikasi di Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan orang awal bulan ini.
TPNPB mengaku bertanggung atas penyerangan itu. Dalam keterangan tertulis, TPNPB menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mencabut surat rekomendasi tambang emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, menutup tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia dan menyelesaikan kasus pelanggaaran hak asasi manusia di Tanah Papua.
Kogeya juga mengaku bertanggung jawab penembakan terhadap para pekerja yang membangun jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga pada Desember 2018 yang menewaskan 20 orang termasuk seorang tentara.
Kronologis serangan
Pasukan yang dipimpin Kogeya melontarkan granat ke pos Marinir dari belakang pasar dan dari arah Sungai Alguru sekitar pukul 17.00 waktu setempat, kata Wakil Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Candra Kurniawan.
Mendapat serangan ini, sekitar 35 anggota Marinir balas menembak dan mengejar pelaku penyerangan, kata Candra.
Iqbal meninggal pada hari Sabtu, sementara Wilson pada Minggu dini hari, kata Candra.
Kapolres Nduga Kompol Budhiarta mengatakan pasukan Kogeya menyerang dengan senjata api lengkap. Bahkan bunyi tembakan dari senjata pelontar granat terdengar hingga ke Polres Nduga.
Menurut Budhiarta, pasukan Kogeya saat ini sangat kuat di pegunungan dengan jumlah anggota hampir 30 orang dan menguasai sekira 27 senjata api dan pelontar granat.
“Yang kami tahu mereka juga miliki senjata sniper dua unit, senjata serbu yang diperkirakan ada 15 unit dan ada juga senjata rakitan,” kata Budiartha.
Kogeya dari dulu sudah punya pelontar granat tapi tidak tahu cara menggunakannya, kata Budhiarta, seraya menambahkan bahwa dia menduga ada anggota polisi atau TNI yang desersi mengajarkan pasukan Kogeya menggunakan senjata tersebut.
Budhiarta menambahkan setelah pasukan Kogeya menyerang Pos Satgas, mereka langsung lari menuju hutan sehingga sulit untuk dikejar. Pos Satgas Mupe ini memang letaknya tak jauh dari kali Alguru dan hutan tempat pasukan Kogeya biasa melintas.
Evakuasi ke Timika
Enam anggota marinir yang terluka tembak, termasuk dua orang yang dalam keadaan kritis, telah dievakuasi ke Timika dan langsung dirawat di rumah sakit, kata Candra, juru bicara Kodam Cenderawasih.
Sedangkan dua lainnya dirawat di Kotis Marinir karena luka yang dideritanya kategori ringan.
Candra mengatakan jenazah Iqbal dan Wilson telah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing untuk dimakamkan. Iqbal akan di makamkan di Kendari dan Wilson dimakamkan di Kupang, ujarnya.
“Hercules TNI-AU membawa jenazah Pratu Mar Wilson Anderson Here ke Kupang dan jenazah Letda Mar Muhammad Iqbal menggunakan pesawat Lion Air,”kata Candra.
Danrem Praja Wira Yakti yang bermarkas di Abepura, Brigjen Izak Pangemanan, mengatakan saat ini seluruh personel TNI di Kenyam siaga namun tidak ada pengejaran karena keberadaan TNI di sana untuk membantu masyarakat termasuk dalam hal menjaga keamanan.
“Bila diserang, kami akan membalas menembaki dengan kekuatan penuh,” kata Izak.
Tidak ada waktu untuk mediasi PBB
Pada awal 2018, pemerintah Indonesia mengatakan akan mengizinkan komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, mengunjungi Papua.
Namun kunjungan itu tidak pernah terwujud, sementara pemerintah Indonesia menuduh pihak perwakilan PBB di Bangkok tidak mau bekerja sama terkait jadwal yang disepakati bersama.
Beka Ulung Hapsara, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menilai mediasi PBB tidak diperlukan di Papua. “Kami belum memikirkan itu,” kata Beka seperti dikutip Tempo.co, Senin. “Fokus kami saat ini adalah memaksimalkan mekanisme nasional dan amanat yang diberikan kepada Komnas HAM,” ujarnya. [Victor Mambor/BenarNews]
