Junta Militer Resmi Anulasi Hasil Pemilu 2020, Partai-partai Pecundang Bersorak
- Partai-partai gurem pecundang pro-militer mendesak Jenderal Min Aung Hlaing berangus CDM.
- Pemimpin partai yang tak menghadiri pertemuan dengan KPU bentukan militer harus dipenjara.
JERNIH — Junta militer Myanmar secara resmi menganulir hasil pemilu November 2020 yang memenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Myanmar Now memberitakan penganuliran diumumkan Thein Soe, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjuk militer, dalam pertemuan partai politik di Naypyidaw hari ini.
NLD dan Liga Nasioal Shan untuk Demokrasi (SNLD) memboikot pertemuan. Sejumlah partai politik etnis dari negara bagian Rakhine dan Kachin, serta puluhan partai proxy militer yang bersekutu dengan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) hadir dan menjadi peserta aktif.
Menurut Kaung Myat Htut, ketua Partai Kongres Nasional, Thein Soe mengatakan hasil Pemilu November 2020 dibatalkan karena yang berkuasa saat ini adalah militer.
Myat Htut hadir dalam pertemuan itu. Than Htay, mantan jenderal yang memimpin USDP, juga hadir tapi tidak berpartisipasi dalam diskusi.
Dalam pertemuan itu beberapa pemimpin partai gurem mendesak ketua KPU menghapus NLD karena melakukan kecurangan dalam Pemilu November 2020. Padahal mereka tahu militer tak mampu membuktikan adanya kecurangan.
Mereka juga mendesak militer menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan gerakan pembangkangan sipil (CDM) dan pemberontakan demokrasi.
“Empat dari lima pimpinan partai politik memberi saran itu,” kata Myat Htut. “Thein Soe mengatakan akan menyampaikan saran itu kepada Jenderal Min Aung Hlaing.”
Pejabat KPU yang tak ingin disebut nama mengatakan dari 98 partai politik, hanya 53 yang menghadiri pertemuan itu. Sebagian besar partai polik yang hadir adalah pecundang, alias tak memperoleh kursi di parlemen.
Ada pula saran dari pemimpin partai agar militer menindak semua pihak yang tidak hadir pada rapat hari ini. Ketidak-hadiran dalam rapat membuktikan mereka menentang kudeta.