Menurut Indonesia, perselisihan terkait hasil pemilu di Myanmar dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang aad di negeri itu.
JERNIH-Sebuah unjukrasa berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar paska pemberitaan yang menyebut bahwa Indonesia mendukung digelarnya pemilu ulang di Myanmar pasca-kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Namun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan bahwa warga Indonesia di Myanmar tetap aman dan terlindungi,
“Kondisi masyarakat kita umumnya masih baik, masih dalam perlindungan kedutaan besar kita di Myanmar,” kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).
KBRI di Yangon membantah laporan Reuters yang menyebut bahwa Indonesia tengah mencari dorongan negara ASEAN lainnya untuk mendukung Myanmar melakukan pemilihan umum ulang pasca kudeta,
Dijelaskan Faizasyah bahwa Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar dan posisi Indonesia terhadap Pemerintahan Myanmar tidak berubah terkait situasi politik di Myanmar.
“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar,” kata Faizasyah.
Indonesia juga mengimbau agar semua pihak di Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN yakni, komitmen pada hukum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
Faizasyah juga menyebut saat ini Menlu Retno Marsudi tengah mengupayakan penyelesaian situasi di Myanmar secara damai dengan melakukan kunjungan dan konsultasi untuk mengumpulkan pandangan dan pandangan dari para mitra, negara ASEAN.
Perselisihan terkait hasil pemilu di Myanmar, menurut pemerintah Indonesia, dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum tersedia.
Oleh karena itu, Indonesia meminta semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada.
Saat ini Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tengah melakukan berbagai kunjungan dan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menangkap atau mengumpulkan pandangan-pandangan soal Myanmar. (tvl)
