Pengusaha menilai terlalu banyak hari libur sepanjang tahun ini
JERNIH-Tidak semua pengusaha mengikuti cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober mendatang yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebut para pengusaha menilai sudah terlalu banyak hari libur sepanjang tahun ini, sehingga mereka tidak ikut cuti bersama pemerintah.
Dalam hitungan para pengusaha tersebut, dalam setahun libur nasional sudah dijatah selama 15 hari, kemudian juga lagi libur rutin akhir pekan setiap Minggu, sehingga mereka memutuskan tidak ikut cuti bersama dua hari tersebut.
Apalagi, cuti bersama akan memangkas jatah cuti setiap karyawan yang hanya 12 hari dalam setahun.
“Sudah terlalu banyak liburnya ya dan dipotong cuti juga, kasihan yang cutinya utuh biar nggak kepotong-potong liburnya,” kata Benny, pada Senin (26/10/2020).
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah para pengusaha baru saja menikmati kenaikan produktivitas, sehingga mereka membutuhkan memaksimalkan kenaikan volume produktivitas usaha. Namun, pihak pengusaha tidak akan menahan jika ada karyawan hendak mengambil cuti bersama
“Aktivitas baru mulai naik. Kalau libur nanti produktivitasnya turun. Artinya, untuk memenuhi permintaan ekspor ada latest shipment date (batas akhir order dikirim),”
Penjelasan lain datang dari Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam yang menyebut banyak pengusaha tak mengambil cuti bersama pada Oktober ini dikarenakan jatah cuti telah dipakai pada cuti Idulfitri pada Mei lalu.
Pasalnya, kala itu memang tak banyak pekerjaan sehingga pengusaha tak menggeser cuti bersama ke akhir tahun sesuai arahan pemerintah untuk menghindari mudik.
“Yang lalu kan walau pemerintah suruh kerja tapi enggak ada kerjaan, mau gimana? Masalahnya perusahaan waktu lebaran lalu juga nggak ada produksi, karyawan juga dirumahkan, jadi buat apa cuti bersama digeser?”.
Ia juga menolak anggapan cuti bersama pemerintah menyebabkan rugi.
“Bukan, karena memang sudah libur, masa libur lagi?”
Bob bahkan menganggap pemerintah tidak tepat menetapkan cuti bersama di masa pemulihan seperti saat ini yang justru dibutuhkan adalah hari kerja. (tvl)
