Mahasiswa Bangladesh Ingin Pemenang Nobel Perdamaian 2006 Muhammad Yunus Jadi PM
- Mahasiswa dan Muhammad Yunus telah berbicara. Muhammad Yunus setuju pimpin Bangladesh.
- Di era Sheikh Hasina, Muhammad Yunus dijadikan pesakitan dengan tuduhan korupsi dan divonis enam bulan penjara.
JERNIH — Seorang penyelenggara aksi protes mahasiswa Bangladesh yang menggulingkan Sheikh Hasina dari kursi perdana menteri (PM) mengatakan mereka menginginkan pemenang Nobel Perdamaian Muhammad Yunus memimpin pemerintahan.
Nahid Islam, penyelenggara aksi protes, mengatakan dalam unggahan video bahwa ia dan rekan-rekan mahasiswa telah berbicara kepada Yunus. Menurutnya, Yunus — populer sebagai pendiri Grameen Bank — setuju mengambil alih pemerintahan dengan mempertimbangkan situasi negara.
Bangladesh saat ini, beberapa jam setelah Sheikh Hasina mengundurkan diri dan lari ke India, tanpa pemimpin. Panglima AD Jenderal Waker-uz Zaman mengambil alih pemerintahan dan akan membentuk pemerintahan sementara.
Yunus menyebut pengunduran diri Sheikh Hasina sebagai ‘hari pembebasan kedua Bangladesh. Ia figur populer di Bangladesh dalam 15 tahun terakhir, yang berusaha dijatuhkan Sheikh Hasina dengan serangkaian tuduhan korupsi.
Liga Awami, partai yang dipimpin Sheikh Hasina, menyeret Yunus ke pengadilan dan divonis enam bulan penjara. Namun, publik Bangladesh tidak kehilangan rasa hormat kepada Yunus, pelopor pinjaman mikro yang membantu perekonomian kaum perempuan.
Publik Bangladesh percaya tuduhan korupsi yang dibuat Sheikh Hasina dimotivasi oleh dendam.
Nahid Islam mengatakan Yunus bukan pilihan satu-satunya, tapi yang paling diinginkan. Mahasiswa akan mengajukan sejumlah nama untuk memimpin Bangladesh, dan akan menjadi tantangan yang sulit bagi siapa pun untuk memimpin negara itu.
Partai Nasionalis Bangledesh, oposisi utama, mendesak masyarakat menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak. “Semangat revolusi yang menggulingkan Sheikh Hasina tidak boleh dikalahkan oleh orang yang memutuskan mengambil hukum ke tangan mereka sendiri tanpa proses hukum,” kata Tarique Rahman, ketua sementara Partai Nasionalis Bangladesh.
