Mahasiswa Sultra Desak Bawaslu Tindak Praktik Politik Uang Calon Gubernur Nomor 2

• BEM Sultra mengatakan dalam kampanye cagub nomor urut dua mempersiapkan satu juta amplop.
• Belum ada respon dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal satu juta amplop ini.

KENDARI — Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak penyebaran satu juta amplop yang dilakukan salah satu calon gubernur.

Penolakan disampaikan dalam konferensi pers di warung kopi di Kelurahan Wayong, Kecamatan Kadia, Rabu 2 Oktober. Selain dihadiri wartawan, konferensi pers diikuti BEM berbagai perguruan tinggi; IAIN Kendari, Unsultra, Stimik Bina Bangsa, Politeknik Indotek, Unilaki, Politeknik Bina Husada, Institut Dharma Bharata, serta Stah Bahtara Guru.

Mereka sepakat mengutuk praktik politik uang yang diduga dilakukan pasangan calon gubernur nomor urut dua. “Kami dari BEM Se-Sultra menemukan indikasi kuat praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh calon gubernur nomor 2,” ungkap Ashabul Akram, koordinator pusat BEM Se-Sultra.

Menurutnya, cagub itu diduga menyiapkan satu juta amplop untuk dibagikan kepada masyarakat Sultra demi memenangkan pemilihan gubernur mendatang. “Dalam kampanyenya, cagub tersebut mempersiapkan satu juta amplop untuk masyarakat Sultra,” tambahnya.

Menurut Ashabul, praktik ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengembalikan Indonesia ke era politik uang yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di masa lampau.

“Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Kita sudah berusaha membangun budaya politik yang lebih baik, dan ini jelas merupakan ancaman besar,” jelasnya.

Ashabul mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming uang dari para calon, karena tindakan itu hanya akan merugikan proses demokrasi. “Kami menolak keras peredaran satu juta amplop yang hanya akan merusak demokrasi kita,” tegasnya.

BEM Se-Sultra juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra untuk meningkatkan pengawasan selama proses pemilihan gubernur. “Kami meminta Bawaslu Sultra untuk serius mengawasi dan mengontrol jalannya pemilihan gubernur agar tidak dicederai oleh politik uang,” ujar Ashabul.

Konferensi pers ini menjadi momentum bagi mahasiswa di Sultra untuk menyatakan perlawanan terhadap praktik politik yang dinilai mencoreng demokrasi, serta untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang bersih dan jujur.