- Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina tanpa mengerahkan pasukan.
- Yang dilakukan Rusia adalah serangan siber yang mendahului kontrol fisik.
- Perang hibrida ini melibatkan disinformasi, manipulasi ekonomi, pemberontakan, dan penggunaan proxy.
JERNIH — Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Kishi Nobuo mengatakan Taiwan kemungkinan bernasib sama dengan Krimea.
Dalam sebuah video untuk acara virtual Jumat 22 Oktober, menurut laporan Nikkei, merupakan referensi terselubung akan potensi serangan Cina terhadap Taiwan.
“Invasi bisa dimulai tanpa ada yang menyadarinya, dan perang dapat terjadi tanpa kekuatan militer,” kata Menhan Kishi Nobuo pada simposisum bersama yang diadakan antara lembaga pemikir AS CSIS dan penerbit Nikkei.
Kishi Nobuo merukuk pada tindakan ilegam Rusia saat mencaplok Krimea. Rusia, katanya, tidak mengerahkan pasukan, untuk mendapatkan kembali wilayah itu.
“Yang dilakukan Rusia adalah serangan siber yang mendahului kontrol fisik di wilayah itu pada 2014,” kata Kishi Nobuo.
Komentar Kishi Nobuo muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas keamanan Taiwan, setelah Cina mengirim puluhan pesawat ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan, dan Beijing berbicara tentang penyatuan kembali.
Kishi Nobuo seolah sedang menarik pararel antara taktik zona abu-abu yang digunakan Cina dan strategi invasi tidak langsung yang digunakan Rusia saat merebut mencaplok Krimea.
Menurut Nikkei, pendekatan perang hibrida seperti itu termasuk disinformasi, manipulasi ekonomi, penggunaan proxy, pemberontakan, tekanan diplomatik, dan lainnya.
Panelis acara itu berbicara tentang perlunya Taiwan, Jepang, dan negara-negara tetangga berdiri bersama mencegah agresi Cina. Mantan wakil Menlu AS Richard Armitage mengatakan tekanan Cina terhadap Taiwan mengakibatkan semakin banyak orang berkumpul di pihak Taiwan.
“Apa yang dilakukan Cina adalah mencetak gol bunuh diri,” katanya.
John Hamre, presiden CSIS, mengatakan AS harus bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) karena kebijakan luar negeri di Asia adalah tentang perdagangan.
