- Sekelompok veteran Perang Vietnam asal Korea menolak pengungkapan kejahatan.
- Anggota parlemen Korsel mengatakan; “Kita mati-matian menuntut Jepang minta maaf. Kini kita mengabaikan tanggung jawab sejarah.”
JERNIH — Parlemen Korea Selatan (Korsel), Kamis 23 Februari, mendesak pemerintah meluncurkan investigasi atas kekejaman pasukan Korea selama berpartisipasi dalam Perang Vietnam 1964-1973.
“Korea menuntut Jepang mengakui kejahatan perang dan perbudakan seks, dan menuntut maaf. Kini kita harus mengambil tanggung jawab sejarah,” kata Kang Min-jung, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea (DPK) — kekuatan oposisi utama di parlemen. “Kita harus memberi contoh kepada dunia.”
Bersama 24 anggota parlemen oposisi, Kang mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan pemerintah menyelidiki kejahatan perang pasukannya di Vietnam. Kang juga mengunjungi Vietnam pekan lalu, dan bertemu orang-orang yang selamat dari kekejaman serdadu Korea.
Korban-korban selamat itu memelihara kenangan buruk pembantaian dengan mengadakan upacara bersama setiap tahun, dan meratapi kehilangan tak terhingga. Nguyen Thi Thanh, korban selamat pembantaian yang kini berusia 62 tahun, mengirim pesan video ke parlemen Korsel.
Awan Februari 2023 Pengadilan Distrik Pusat Seoul memenangkan Thi Thanh, dan memerintahkan pemerintah Korsel membayar kompensasi sebesar 30 juta won. Thi Thanh adalah saksi hidup pembantaian yang dilakukan Korps Marinir Republik Korea di Phong Nhat, Propinsi Quang Nam tahun 1968.
Pembantaian terjadi 12 Februari, dengan korban tewas 74 warga sipil tak bersenjata. Lima dari seluruh korban adalah anggota keluarga Thi Thanh.
Kim Nam-ju, pengacara Thi Thanh, mengatakan keputusan pengadilan itu adalah pengakuan pertama atas kejahatan serdadu Korea dalam Perang Vietnam. “Putusan pengadilan itu memiliki arti penting dalam sejarah dunia,” kata Kim Nam-ju.
Namun, katanya, itu kemenangan untuk satu orang. Yang diperlukan adalah kemenangan dan keadilan untuk semua korban pembantaian dan keluarganya.
Kementerian Pertahanan Nasional Korea membantah serdadunya melakukan pembantaian dalam Perang Vietnam. Dalam pertemuan Komite Pertahanan Majelis Nasional pekan lalu Menhan Lee Jong-sup mengatakan tidak mengakui keputusan pengadilan yang memenangkan Thi Thanh.
Menurutnya, temuan Kementerian Pertahanan Korea menunjukan tidak ada warga sipil Vietnam yang dibunuh pasukan Korea selama Perang Vietnam.
Kelompok prajurit Korea yang pernah bertugas di Vietnam juga menolak putusan pengadilan. Bersama Kim Sung-won, anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, veteran Perang Vietnam asal Korea itu menggelar konferensi pers yang isinya mengecam keputusan pengadilan.
Menurut mereka, keputusan itu merusak status nasional Korea dan tidak menghormati veteran dan keluarganya. Mereka menyeru agar putusan domestik ditunda hingga mendapatkan putusan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ).
Pemerintah Korea masih bungkam soal ini.
