JERNIH — Badai politik yang mengguncang Venezuela pasca-operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026), mulai menunjukkan grafik yang lebih stabil. Di tengah ketidakpastian tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas memastikan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di sana dalam kondisi selamat.
Meski sempat diliputi suasana mencekam akibat serangan mendadak terhadap instalasi strategis, aktivitas sosial di ibu kota Caracas dilaporkan perlahan mulai menggeliat. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa kebutuhan logistik warga masih terpenuhi.
“KBRI Caracas melaporkan situasi keamanan mulai kondusif. Pasar swalayan sudah beroperasi normal dan tidak ada fenomena panic buying yang mengkhawatirkan,” ujar Yvonne dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).
Saat ini, tercatat sebanyak 37 WNI menetap di Venezuela. Meskipun jaringan komunikasi nasional dan pasokan listrik di beberapa titik Caracas masih mengalami gangguan teknis pasca-serangan, KBRI berhasil menjaga jalur komunikasi dengan para WNI.
Kemlu RI menegaskan telah menyiapkan Rencana Kontingensi (protokol darurat) untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi keamanan di masa depan. Keselamatan WNI tetap menjadi prioritas utama di tengah masa transisi kekuasaan yang sensitif ini.
Jakarta Kritik Keras “Diplomasi Militer” Washington
Di panggung internasional, Indonesia mengambil posisi tegas dengan melontarkan kritik keras terhadap manuver sepihak Amerika Serikat. Tindakan AS menciduk pemimpin negara berdaulat atas tuduhan narko-terorisme dianggap sebagai preseden buruk yang menciderai hukum internasional.
Pemerintah Indonesia mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan militer terhadap kedaulatan negara lain merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB. Jakarta mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan keselamatan warga sipil serta hukum humaniter.
Dengan diterbangkannya Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ke Amerika Serikat untuk menghadapi persidangan, peta kekuasaan di Venezuela berubah secara drastis.
Guna mengisi kekosongan kepemimpinan di tengah status keadaan darurat nasional, Mahkamah Agung Venezuela secara resmi telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden Sementara. Tugas utamanya adalah menavigasi negara tersebut keluar dari krisis politik paling akut dalam sejarah modernnya.
