Sebelumnya, beberapa kelompok mahasiswa juga telah melakukan aksi di daerah masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.
JERNIH-Publik sedang bingung. Di satu sisi, partai koalisi pendukung pemerintah menyuarakan agar pimpinan gabungan kekuatan politik diperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden, namun di sisi lain, Jokowi sebagai pimpinan malah menolak usulan itu. Tapi di lain pihak, anak buahnya yakni Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, justru termasuk yang paling kencang Pemilu 2024 ditunda agar Pak Joko sekali periode lagi jadi Kepala Negara.
Tak ayal, mahasiswa pun mulai menggerakkan langkahnya dengan turun ke jalan menyikapi polemik yang tak juga ada ujungnya tersebut. Begitu juga pada 11 April nanti, sudah direncanakan bakal ada aksi yang dimotori kelompok mahasiswa.
Menko Polhukam Mahfud MD, mewakili pemerintah mengatakan kalau pihaknya mengamati dengan seksama dinamika di tengah masyarakat tentang aneka masalah. Termasuk soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tadi.
Dalam keterangan pers yang dikeluarkan pada Sabtu (9/4), Mahfud megatakan kalau perhatian yang diberikan pemerintah tersebut, dinyatakan usai rapat koordinasi terbatas soal perkembangan situasi poltik dan keamanan dalam negeri.
Rapat yang juga di hadiri Mensesneg, Mendagri, Menhub, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden, Wakil Kepala Baintelkam mewakili Kapolri, serta sejumlah pejabat eselon I Kemenko Polhukam, mengeluarkan satu keputusan yakni, unjuk rasa yang akan digelar itu merupakan bagian dari demokrasi namun tak boleh melanggar hukum dan kudu dilakukan secara tertib.
“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Mahfud.
Dalam menghadapi rencana aksi itu, kata Mahfud, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum. Dia juga mengingatkan agar aparat melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” kata Mahfud.
Di lain pihak, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4). Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan 3 periode.
Sebelumnya, beberapa kelompok mahasiswa juga telah melakukan aksi di daerah masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.
Sementara di Lampung, mahasiswa berencana menggelar aksi pada 13 April. Mereka menyikapi kenaikan harga BBM, selain merespons wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Baru-baru ini Jokowi melarang anak buahnya berbicara mengenai penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu.
Jokowi tak ingin menteri-menterinya berpolemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” katanya.[]
