Menurut Adhie, Pigai tidak berhenti pada bahasa normatif atau seremonial. Ia langsung menempatkan HAM sebagai pilar utama tata kelola negara, sekaligus memberi peringatan keras soal potensi pelanggaran HAM yang justru bisa dilakukan oleh negara sendiri. Dalam pidatonya, Pigai bahkan mengajak masyarakat untuk melawan bila negara melanggar HAM.
JERNIH– Pidato Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia ke-77 menuai perhatian luas. Pidato yang disampaikan tanpa teks itu dinilai berbeda dari kebiasaan pidato pejabat negara. Kali ini pidato itu langsung, bernyali, dan menyentuh persoalan mendasar relasi negara dan warga.
Tokoh demokrasi Adhie M. Massardi menilai pidato Pigai sebagai yang paling menonjol dari jajaran pemerintahan Prabowo sepanjang 2025. “Anak buah Prabowo ada di kabinet dan parlemen. Tapi yang berpidato mewakili pemerintahan Prabowo, pidato Pigai di acara peringatan Hari HAM menjadi pidato paling top sepanjang tahun ini,” kata Adhie, melalui sinyal telepon.
Menurut Adhie, Pigai tidak berhenti pada bahasa normatif atau seremonial. Ia langsung menempatkan HAM sebagai pilar utama tata kelola negara, sekaligus memberi peringatan keras soal potensi pelanggaran HAM yang justru bisa dilakukan oleh negara sendiri. Dalam pidatonya, Pigai bahkan mengajak masyarakat untuk melawan bila negara melanggar HAM.
“Soal human right, pelanggaran hukum yang potensial dilakukan oleh negara, dan Pigai sebagai menteri justru mengkritik itu,” kata Adhie.
Adhie membaca, pidato tersebut bukanlah retorika diplomasi, melainkan sebagai seruan moral. Secara politik, ia melihat pidato itu sebagai sinyal ke dalam pemerintahan bahwa Kementerian HAM tidak ingin sekadar menjadi kantor administratif. Pigai, menurutnya, menunjukkan kesiapan untuk membuka dan membongkar sistem yang dianggap bermasalah.
“Pigai mau ruh pemerintahan Prabowo ada di Kementerian HAM, sehingga meneguhkan posisi kementerian itu sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dan sebaliknya,” kata Adhie.
Dalam pidatonya, Pigai menyebut HAM sebagai intangible asset paling mahal yang dimiliki bangsa Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyinggung kondisi HAM nasional yang menurutnya rusak di beberapa aspek dan membutuhkan perbaikan serius.
Pigai turut mengingatkan para pejabat negara agar menghormati aktivis pergerakan, aktivis HAM, hingga demonstran. Ia menyebut mereka sebagai “pahlawan tanpa gaji” yang bekerja untuk kepentingan negara, meski kerap berhadapan dengan kekuasaan.
Adhie menilai kekuatan utama pidato Pigai terletak pada kejujuran batin dan pengalaman panjangnya di isu HAM. “Ucapan-ucapan Pigai keluar dari hati, dari kesadaran batin, karena memang dia punya DNA human right. Itu yang membuat pidatonya hidup,” katanya.
Ia lalu membandingkan dengan pidato banyak pejabat lain yang menurutnya hanya membaca teks. “Pejabat lain membaca yang ada di kertas, tapi tidak ada dalam pikirannya. Kata-katanya lemah, tidak hidup, dan tidak mungkin dikerjakan,” kata Adhie. [ ]
