JAKARTA-Polri mengaku telah mendapat informasi dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berkaitan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS di Timur Tengah.
Untuk memastikan rencana tersebut, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020), pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan keberadaan para WNI itu.
“Sebagaimana diinformasikan Menteri Agama (Fachrul Razi), ada 3 poin penting terkait itu, pertama kita masih koordinasi dengan pemerintah dimana warga negara eks ISIS ini berasal, maksudnya yang masih di negara Syria, Turki, dan Irak. Kita masih koordinasi,”.
Tak ingin kecolongan masuknya orang yang bukan WNI, kata Asep, Polri akan melakukan profiling dan verifikasi serta tindakan preventif lainnya. Hal tersebut dimaksud untuk memastikan kebenaran kewarganegaraan 600 orang eks ISIS tersebut.
“Iya informasinya memang 600 orang, langkahnya tentu diverifikasi dan profiling dulu bener nggak WNI, harus jelas track record-nya, masih ada proses itu memastikan sambil lihat sikap pemerintah dari sana,”.
Asep juga menginformasikan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian strategis oleh berbagai Lembaga terkait, yakni Kemlu, Kemenag, Kemensos, BIN, Polri, dan BNPT, dimana dalam pembahasan kajian tersebut dicari formula yang tepat untuk dapat mendeteksi dan memastikan kadar pengaruh ISIS 600 orang tersebut.
“Termasuk kajian strategis, apakah terpapar sedemikian dalam atau ada kesadaran, tapi program deradikalisasi itu menjadi penting. Kita juga perlu upaya tetap awasi gerak-gerik orang tersebut jangan sampai beri pemahaman atau pemaparan pada orang lain,” ucapnya.
Sementara Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius juga menyatakan sudah mengetahui rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut dan tengah melakukan pembahasan dan kajian dengan berbagai instansi terkait.
“Kami sudah menerima informasi kalau ada sekitar 600 lebih FTF Indonesia yang ada di Suriah. Kebanyakan memang adalah perempuan dan anak-anak. Saat ini hal itu masih dibahas di Kemenko Polhukam bersama Kementerian dan Lembaga terkait lainnya untuk langkah tindak lanjut ke depannya,” kata Suhardi, Senin (3/2/2020).
Sebagaimana diketahui Pemerintah berencana memulangkan 600 WNI eks ISIS yang saat ini berstatus sebagai pengungsi.
(tvl)
