“Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis tersebut.
JERNIH-Presiden Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tak juga menunjukkan komitmen melaksanakan lima butir konsensus pada kesempatan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar. Bahkan dua hari pasca lawatan tersebut, hukuman Aung San Suu Kyi malah ditambah empat tahun lagi.
Hal itu disampaikan Presiden ketika melakukan perbincangan via telepon dengan PM Hun Sen yang juga memegang ke-Ketua-an ASEAN 2022. Jokkowi bilang, pendekatan ASEAN terhadap Myanmar, harus didasarkan pada prinsip yang disepakati bersama utamanya lima poin konsensus tadi.
“Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar,” kata Presiden Jokowi seperti keterangan yang disampaikan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Sabtu 22 Januari 2022.
“Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga tegas-tegas mengatakan kalau otoritas militer Myanmar sudah seharusnya memberikan akses terhadap utusan khusus Ketua ASEAN guna menggelar komunikasi dengan semua pihak di negeri tersebut, sebab sangat penting guna membuka jalan dialog nasional yang inklusif.
“Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka,” kata Jokowi.
Maka, selaa tak ada kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili non political level di tiap pertemuan ASEAN, masih penting dipertahankan. Prinsip tersebut, juga berlaku terhadap rencana pelaksanaa retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Ketika menanggapi usul PM Hun Sen terkait pembentukan Troika yang terdiri atas Melu atau utusan Kamboja, Brunei Darussalam dan Indonesia serta didukung Sekjen ASEAN guna memonitor implementasi lima poin konsensus, Presiden Jokowi telah mencatat dan menyampaikan agar usulan itu dibahas lebih lanjut para Menteri Luar Negeri.
Begitu juga soal usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri dari utusan khusus juga Sekjen ASEAN, AHA Centre, Otoritas Myanmar dan badan-badan PBB guna mendukung penyaluran bantuan tanpa diskriminasi, Presiden Jokowi menyetujuinya
“Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis tersebut.[]
