- Pemblokiran akan berlangsung sampai 7 Februari 2021.
- Warga Myanmar mencari cara mendapatkan akses komunikasi baru.
- Facebook mendesak pemerintah Myanmar membiarkan warga berkomunikasi.
JERNIH — Pemerintah militer Myanmar, Kamis 4 Februari 2021, memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya sebagai upaya melemahkan perlawanan anti kudeta.
Facebook masih platform media sosial paling populer dengan jumlah pengguna 53 juta. Sejak hari pertama kudeta, Facebook menjadi platform utama penentang kudeta.
Foto-foto kampanye pembangkangan sipil bertebaran di Facebook. Kampanye disuarakan kalangan profesional dan selebritis, yang ditanggapi jutaan pengguna.
Kementerian Komunikasi dan Transportasi Myanmar mengatakan pemblokiran akan berlaku sampai 7 Februari 2021.
“Saat ini orang-orang mengganggu stabilitas dengan menyebarkan berita palsu, informasi yang salah, dan menyebabkan kesalah-pahaman di antara pengguna Facebook,” demikian pernyataan kementerian itu.
Langkah membungkam aktivitas di media sosial dilakukan setelah polisi mengajukan tuntutan kepada Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat sejak kudeta militer, Senin 1 Februari pagi.
Suu Kyi akan menghadapi dakwaan kepemilikan walkie-talkie impor, dengan ancaman hukuman dua tahun penjara.
NetBlocks, yang memantau layanan online di seluruh dunia, mengatakan pembatasan Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp oleh MPT — penyedia internet milik negara — telah menyebar ke penyedia lain.
Kini, publik Myanmar menggunakan VPN untuk menghindari pemblokiran.
“Produk Facebook dibatasi pada beberapa penyedia Internet di #Myanmar karena operator mematuhi perintah pemblokiran,” tulis Netblocks di Twitter.
Facebook, yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp, mengonfirmasi gangguan itu. Juru bicara Facebook Andy Stone mendesak pihak berwenang memulihkan kontivitas agar orang-orang Myanmar bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman, dan mengakses informasi penting.
