Terkait permintaan nomor cantik, maka akan dikenakan penerimaan negara bukan pajak.
JERNIH-Dalam berbagai perbincangan di media sosial atau forum-forum lain di internet, disebutkan bahwa kendaraan yang dibeli secara kredit atau tunai, akan ketahuan dari plat nomornya. Di sana dikatakan, kalau pembelian kontan, nomor polisi pasti berawal dari angka 4 atau 6. Sedangkan jika dicicil, permulaannya 1,2,3,5,7,8 dan 9. Benarkah begitu?
Dalam berbagai postingan yang Jernih temui dan diunggah tahun 2014 lalu, sepertinya, upaya mengetahui kendaraan dibeli cash atau kredit hanya berujung pada gengsi semata.
“Baru tau gw . Cuman sekedar share ya !. Gak magsud apa”. Ternyata plat no mobil/motor yg kredit/cash ktauwan … Mobil yang kredit di jabotabek ., rata” angka 1 depan nya contoh B 1526. Klau motor kredit depannya 6 .. B 6555 NG . Kalau cash depan nya 3 . Contoh B 3360 LU,” begitu kata salah satu postingan di Facebook tertanggal 5 September 2014.
“Btw gue baru tau cek motor kalian bener enggak hee, tetep bersyukur ya walaupun kredit, yg penting hasil sendiri,” tulis postingan lain lewat akun TikTok.
Terkait pernyataan di media sosial tersebut, Kepala Seksi Subdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Komisaris Besar M Taslim Chairuddin, mengatakan, kalau itu merupakan hoaks atau berita bohong. Dia bilang, tak ada pembedaan angka dalam plat nomor Polisi antara kendaraan yang dibeli kontan atau kredit.
“Ngga ada pembedaan (nomor polisi) antara mobil yang dibeli kredit dan tak kredit,” katanya seperti diulas Kompas.
Dia bilang, angka di plat nomor hanya untuk membedakan antara mobil penumpang, sepeda motor, bus, kendaraan berat atau kendaraan khusus. Sementara pengalokasianya di wilayah hukum Jakarta, dimulai dengan angka 1,2 dan 8 bagi mobil penumpang. Sementara 2,3,4 dan 5 bagi sepeda motor. Sedangkan nomor 7, diperuntukkan bagi bus.
Berikutnya, bagi kendaraan berat atau kendaraan khusus, plat nomor dimulai degan angka 9.
Pemberian plat nomor, dimaksudkan untuk mepermudah pengidentifikasian di lapangan sehingga melindungi masyarakat atas kepemilikan kendaraan bermotor. Taslim bilang, selama ini masih ada masyarakat yang meminta nomor plat sesuai keinginan atau dikenal dengan istilah nomor cantik.
Terkait permintaan nomor cantik, maka akan dikenakan penerimaan negara bukan pajak.[]
