New York — Twitter mengumumkan melarang semua iklan politik dari layanannya, karena pengiklan mengambil banyak keuntungan dalam memperbanyak pesan bertarget dan menyesatkan.
Jack Dorsey, CEO Twitter, mengatakan perusahaan menyadari konsekuensi memasang iklan di Twitter, Facebook, dan platform media sosial lainnya, memiliki konsekuensi signifikan bagi wacana sipil.
Twitter akan menerapkan kebijakan ini mulai 22 November. Sebelumnya, pada 15 November, Twitter akan menerbitkan secara rinci alasan iklan politik.
Namun ada beberapa pengecualian. Misal, iklan pendaftaran pemilih. “Kami percaya pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli,” kata Dorsey di akun Twitter pribadinya.
Beriklan di Internet sangat efektif dan memiliki efek komersial tinggi. Kekuatan ini, kata Dorsey, membawa risiko signifikan bagi politik. Twitter dapat digunakan untuk mempengaruhi suara masyarakat, dan berdampak bagi kehidupan jutaan orang.
“Iklan politik menghadirkan tantangan yang sepenuhnya baru bagi wacana kewarga-negaraan,” kata Dorsey. “Optimasi pengiriman pesan berbasis mesin, dengan target mikro, informasi menyesatkan, dan penuh tipu, terjadi dengan kecepatan dan skala luar biasa.”
Eric Ham, analis politik dan penulis buku The GOP Civil War, mengatakan media sosial memberikan keuntungan tidak adil kepada pengiklan dalam memperbanyak pesan menyesatkan.
“Iklan politik di Twitter tidak hanya berpengaruh besar bagi komunitas bisnis, tapi juga mengubah lanskap politik di AS dan seluruh dunia,” kata Ham. “Kini, mesin utama untuk seseorang menyampaikan pesan politik ditutup sepenuhnya.”
Respon negatif muncul dari Tim Kampanye Donald Trump. Dalam postingan di Twitter, tim kampanye Trump mengatakan; “Keputusan Twitter sangat bodoh, dan akan memiliki konsekuensi di seluruh dunia.”
