Wilayah Perbatasan, Garis Terdepan atas Pertahanan dan Kemanan Negara
MERAUKE – Wilayah perbatasan RI-PNG merupakan garis terdepan yang memiliki nilai strategis terhadap aspek pertahanan dan keamanan serta kedaulatan suatu negara. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, wilayah perbatasan memiliki kerawanan yang harus diwaspadai dari berbagai ancaman, seperti illegal logging, illegal minning, human trafficking, pelintas batas, kriminal bersenjata, penyelundupan narkoba, miras dan lain sebagainya.
Hal demikian diungkapkan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, saat memimpin upacara penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri Mekanis 516/Caraka Yudha (Yonif Mekanis 516/CY) dan Yonif 125/Simbisa di Pelabuhan Yos Sudarso Merauke, Papua.
Dirilis Puspen TNI di Jakarta, Sabtu (13/6/2020), Frederikus Gebze, mengatakan pihaknya meminta terus dilakukan patroli keamanan maupun pemeriksaan patok batas di sektor tanggungjawab masing-masing.
“Ciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan,” ujarnya.
Ia menekankan, selama penugasan agar memperhatikan protokol kesehatan, menjaga hidup sehat, memelihara kondisi fisik, dan daya tahan tubuh.
Selain menjalankan tugas sebagai pasukan pengamanan pebatasan, lanjut Gebze, personel Satgas harus membantu pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman yang benar tentang social distancing serta kebiasaan hidup sehat. Sehingga dapat membantu menghentikan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat melalui koordinasi dengan aparat Kowil dan pemerintah daerah setempat.
“Ingat, kehadiran kalian harus memberi kebaikan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta taatilah hukum dan HAM agar kalian terhindar dari segala bentuk pelanggaran,” kata dia.
“Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah pelajari dan hormati karakter, budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua sehingga kalian dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dimanapun anda bertugas,” Gabze menambahkan.
Ia mengingatkan, wilayah penugasan di Papua juga terdapat beberapa satuan lain, baik dari TNI maupun Polri. “Para prajurit agar menjalin sinergitas hubungan yang baik dengan satuan lain maupun pemerintah daerah, hindari kesalahpahaman dan jangan mudah terprovokasi serta melakukan tindakan di luar prosedur,” ujarnya.
Apabila menemukan permasalahan, kata Gabze, segera lapor kepada pimpinan masing-masing, untuk diambil tindakan secara cepat dan tepat.
“Jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri, karena dapat berakibat fatal,” katanya.
Menurut Gebze, berdasarkan dari laporan Tim Gugus Tugas, personel satuan tugas yang datang semuanya dalam kondisi sehat dan telah melakukan pemeriksaan. Selain itu, laporan dari Komandan KRI Banda Aceh, selama di perjalanan tidak ada personel yang sakit.
Sementara Danrem 174/ATW, Brigjen TNI Bangun Nawoko melalui Dandim 1707/Merauke, Letkol Inf Eka Ganta Chandra, mengaku mendapat laporan bahwa seluruh personel yang tiba di Merauke semua dalam keadaan sehat.
“Sebelum berangkat mereka telah menjalani beberapa kali tes kesehatan di mulai dari Rapid Test, PCR hinga scan suhu tubuh,” katanya.
“Selain itu, selama di perjalanan mereka tidak ada yang sakit karena melaksanakan kegiatan fisik berupa senam dan berjemur, bahkan tidak boleh turun dari kapal saat kapal berlabuh di Bali, Makassar dan Timika,” Eka melanjutkan. [Fan]