WTO Adakan Pertemuan Bahas Ketimpangan Alokasi Vaksin Corona
Beberapa negara produsen vaksin Corona melarang vaksin Corona dijual keluar negaranya
JERNIH-Untuk mendapatkan solusi permasalahan vaksin Corona, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menggelar sebuah pertemuan dengan tujuan segera dapat mengatasi ketidakadilan dalam alokasi vaksin Corona.sin
Pertemuan yang digelar 14 April diharap dapat mempertemukan produsen vaksin dari Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia, menteri dari negara-negara kaya dan berkembang, dan pejabat perbankan.
Adapun agenda pertemuan adalah membahas pembatasan ekspor vaksin, meningkatkan produksi dan pengabaian hak kekayaan intelektual untuk obat-obatan dan vaksin Corona, serta mencari solusi dengan mengaktifkan pabrik produksi vaksin di Afrika dan Asia.
“Ketidakadilan vaksin sangat mencolok. Saya adalah orang yang pragmatis dan yang menyakiti saya sekarang adalah orang-orang sekarat karena tidak memiliki akses ke vaksin”.
“Kami memiliki teknologi di dunia untuk menyelamatkan nyawa, jadi saya ingin memahaminya dan menemukan beberapa solusi yang akan membuat perbedaan,” kata Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweal.
Selanjutnya Ia bahkan menyebut salah satu solusi mempercepat dan memperbanyak produksi vaksin Corona dengan mengaktifkan pabrik vaksin hewan untuk membuat Corona atau mengaktifkan kapasitas yang tidak terpakai di negara-negara seperti Bangladesh, Thailand, dan Senegal.
WTO juga berupaya menghubungkan para produsen itu dengan pemodal seperti Bank Investasi Eropa atau International Finance Corporation Bank Dunia.
“Saya mendesak: mari kita mencoba untuk tidak menghalangi rantai pasokan,” kata Okonjo Iweal lebih lanjut.
Okonjo-Iweala berjanji tidak akan bekerja seperti biasanya ‘business as usual’ untuk mengawasi perdagangan vaksin corona global. Ia menegaskan prioritas utamanya adalah mengatasi pandemi covid-19.
Beberapa negara mulai menerapkan larangan eksport vaksin Corona ke luar negara sementara langka kasus positif Covid-19 melonjak drastic. Negara-negara produsen vaksin Corona mengarahkan agar produksi vaksinnya hanya boleh dipakai di negaranya sendiri.
Akibatnya banyak negara yang kelimpungan karena kebutuhan vaksin yang tinggi sementara stok vaksin sangat terbatas. Hal tersebut dialami juga oleh Indonesia. (tvl)