Alarm Darurat Mental, 1 dari 10 Anak Indonesia Terdeteksi Gejala Depresi dan Kecemasan
- Masalah ini berakar dari lingkungan yang toksik, pola asuh yang keliru, hingga tekanan sistem pendidikan
- Meski temuan ini mengkhawatirkan, infrastruktur penanganan kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
JERNIH – Indonesia tengah menghadapi ancaman “pandemi tersembunyi” di sektor kesehatan jiwa. Data terbaru dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026 mengungkap fakta mengejutkan, hampir 10% anak di Indonesia menunjukkan gejala masalah kesehatan mental yang serius.
Dari total 7 juta anak yang telah diskrining oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ditemukan potret buram kondisi psikologis generasi muda. Sebanyak 4,4% (338.000 anak) mengalami gejala gangguan kecemasan (anxiety disorder) dan 4,8% (363.000 anak) menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” tegas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resminya, Selasa (10/3/2026).
Kekhawatiran Menkes bukan tanpa alasan. Depresi yang tidak tertangani berisiko fatal. Mengutip data Global School-Based Student Health Survey, angka percobaan bunuh diri di kalangan siswa melonjak drastis dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023.
Menkes menekankan bahwa “menyembuhkan” sang anak saja tidak cukup. Masalah ini berakar dari lingkungan yang toksik, pola asuh yang keliru, hingga tekanan sistem pendidikan.“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan Life Skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP),” ujar Budi Gunadi.
Garda Depan yang Masih Rapuh
Meski temuan ini mengkhawatirkan, infrastruktur penanganan kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Saat ini, hanya tersedia 203 psikolog klinis di seluruh Puskesmas se-Indonesia—angka yang sangat timpang dibandingkan jumlah anak yang membutuhkan bantuan.
Sebagai langkah respons cepat, pemerintah menyiapkan beberapa strategi. Kemenkes akan melakukan ekspansi skrining yang menargetkan pemeriksaan hingga 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Kemenkes juga menyediakan layanan digital dengan menyiagakan platform bantuan krisis melalui Healing119.id. Kemenkes juga akan melakukan revitalisasi peran guru dengan mengoptimalkan guru BK dan wali kelas sebagai pendamping pertama di sekolah.
Keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 9 kementerian dan lembaga pada 5 Maret lalu. Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan Polri, Kemenag, Kemendikdasmen, hingga BKKBN untuk menciptakan sistem penanganan terintegrasi.
Pemerintah juga menjamin kerahasiaan data pribadi anak yang mengikuti skrining. Hal ini dilakukan demi memutus rantai stigma negatif yang selama ini sering membuat orang tua atau anak takut mencari bantuan profesional.
