Pengadaan mobil buatan India terus menuai kritik. Diam-diam PT Agrinas Pangan Nusantara telah membayar uang panjar 30%. Sang Dirut pun pasang badan.
WWW.JERNIH.CO – Proyek ambisius bernilai Rp24,66 triliun ini memicu perdebatan publik karena melibatkan impor dalam jumlah masif di tengah dorongan penguatan industri otomotif dalam negeri. Meski Wakil DPR Sufmi Dasco Ahmad telah meminta untuk penundaan proyek, namun agaknya PT Agrinas Pangan Nusantara telah maju selangkah.
Berdasarkan pernyataan resmi Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, perusahaan telah membayarkan uang muka atau down payment (DP) sebesar 30 persen sebagai bentuk keseriusan kontrak dengan pabrikan India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
“Kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli,” ujarnya. Dengan kata lain PT Agrinas Pangan Nusantara telah membayar sebesar Rp 7,39 triliun.
PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri merupakan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lahir dari transformasi besar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, perusahaan ini dikenal sebagai PT Yodya Karya (Persero), sebuah BUMN jasa konstruksi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025, perusahaan dialihkan fokusnya menjadi pemain kunci di sektor pangan dan pertanian.
Perubahan ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan swasembada pangan, di mana Agrinas diposisikan sebagai “lengan negara” untuk mengelola dari hulu ke hilir, termasuk pengelolaan ratusan ribu hektare lahan sawah baru dan dukungan logistik pedesaan.
Penunjukan Agrinas dalam pengadaan mobil ini berkaitan erat dengan mandatnya untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kendaraan-kendaraan tersebut, yang terdiri dari pikap 4×4 dan truk ringan, diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi hasil tani dari desa ke pasar.
Agrinas dipilih karena perannya sebagai agregator dan akselerator strategis yang berada di bawah holding Danantara, sehingga memiliki akses pendanaan besar dari bank-bank Himbara untuk mengeksekusi program-program infrastruktur pangan skala nasional.
Alasan utama Agrinas memilih untuk mengimpor dari India, ketimbang menyerap produk lokal, adalah faktor efisiensi harga dan ketersediaan stok dalam jumlah besar (bulk). Joao Mota mengklaim bahwa harga kendaraan dari India jauh lebih kompetitif, bahkan bisa mencapai 50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar untuk spesifikasi 4×4 di Indonesia.
Agrinas berargumen bahwa pembelian secara “gelondongan” ini memungkinkan penghematan APBN yang signifikan. Selain itu, mereka menyebutkan bahwa produsen lokal belum mampu menyanggupi permintaan 105.000 unit dalam waktu singkat tanpa mengganggu distribusi pasar domestik yang sudah ada. Kendati tanpa melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagaimana lazimnya.
Meski demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kritik tajam, terutama dari DPR RI dan Kementerian Perindustrian. Pihak pemerintah mengingatkan bahwa industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang mumpuni.
Tekanan publik ini sempat memunculkan wacana penundaan impor hingga Presiden Prabowo melakukan kalkulasi ulang sekembalinya dari kunjungan luar negeri. Menanggapi hal tersebut, manajemen Agrinas menyatakan sikap patuh terhadap keputusan pemerintah pusat, meskipun kontrak bisnis sudah berjalan dan unit-unit pertama mulai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.
PT Agrinas Pangan Nusantara kini mesti menanggung risiko. “Kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier itulah tanggung jawab saya,” ucap pak Dirut. (*)
BACA JUGA: Sufmi Dasco Ahmad Tahan Agrinas Impor Mobil
