Munculnya istilah safe house dalam skandal korupsi Bea Cukai menjadi alarm keras bagi reformasi birokrasi. Artinya korupsi benar-benar dilakukan secara sistemik.
WWW.JERNIH.CO – Kasus hukum yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tak hanya bicara soal gratifikasi atau pencucian uang, namun muncul pula istilah “Safe House” dalam narasi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Secara terminologi, safe house atau rumah aman biasanya diasosiasikan dengan perlindungan saksi atau operasi intelijen. Namun, dalam konteks penindakan korupsi di lingkungan Bea Cukai, istilah ini bergeser makna menjadi lokasi strategis yang diduga digunakan untuk menyembunyikan barang bukti, aset mewah, hingga menjadi tempat pertemuan gelap demi menghindari endapan radar penegak hukum.
Secara harfiah, safe house adalah properti rahasia yang tidak terdaftar atas nama terduga pelaku untuk menghindari pelacakan aset (asset tracing). Dalam berbagai penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap oknum Bea Cukai, tim penyidik seringkali menemukan bahwa aset-aset bernilai fantastis—seperti mobil mewah, jam tangan langka, hingga tumpukan uang tunai valuta asing—tidak disimpan di rumah dinas atau rumah pribadi yang tertera dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Penggunaan rumah aman ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang atau premeditated action. Para pelaku menyadari bahwa sebagai pejabat publik di instansi “basah”, mereka berada di bawah pengawasan ketat. Oleh karena itu, safe house berfungsi sebagai gudang logistik gelap alias tempat menyimpan gratifikasi fisik yang sulit dicairkan segera.
Selain itu juga berfungsi sebagai hub komunikasi. Safe house jerap dipakai sebagai lokasi pertemuan dengan para pengusaha atau “pemain” ekspor-impor guna menegosiasikan tarif atau jalur hijau ilegal.
Tentu pula menjadi benteng terakhir guna mengaburkan mata rantai kepemilikan aset agar tidak mudah disita oleh negara saat kasus mencuat.
Keterkaitan antara Bea Cukai dan safe house biasanya terungkap melalui pengembangan komunikasi digital atau kesaksian orang dalam. Dalam beberapa kasus besar, KPK menemukan bahwa rumah yang terlihat biasa saja di pemukiman elit ternyata menyimpan koleksi kendaraan yang nilainya melebihi total gaji resmi pejabat tersebut selama puluhan tahun. Fenomena ini menggarisbawahi adanya celah dalam sistem pengawasan internal.
KPK menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation untuk membongkar kerahasiaan safe house ini. Tidak jarang, keberadaan rumah aman ini terdeteksi melalui analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, di mana aliran dana mengalir untuk membayar sewa atau cicilan properti atas nama pihak ketiga (seringkali supir, asisten rumah tangga, atau kerabat jauh). Inilah yang dalam hukum pidana disebut sebagai upaya pencucian uang dengan modus nominee.
Sektor Bea Cukai memiliki otoritas besar dalam menentukan arus barang masuk dan keluar negara. Kewenangan diskresioner yang tinggi dalam menentukan klasifikasi barang atau nilai pabean menciptakan ruang negosiasi. Ketika integritas runtuh, safe house menjadi sarana pendukung untuk memfasilitasi gaya hidup mewah yang tidak bisa dipamerkan secara terbuka di kantor atau media sosial.(*)
BACA JUGA: Prahara Gerbang Ekspor-Impor, OTT KPK di Bea Cukai Amankan 17 Orang dan Miliaran Rupiah
