Oikos

BPK: Pengelolaan Anggaran Belum Bisa Memakmurkan Rakyat

“Saat ini negara kita adalah ketiga tertimpang di dunia,” kata Guru Besar IPB University, Didin S Damanhuri

JERNIH– Penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini berjalan semakin lambat, tidak sesuai dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang semakin bertambah setiap tahun. Dan tampaknya semua tidak melulu karena persoalan Covid-19.

“Anggaran kemiskinan dalam APBN meningkat hampir 10 kali sejak 2004,” kata Harry Azhar Azis, wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dalam diskusi daring “Ketimpangan di Masa Pandemi” oleh Pancasilanomic Academy, Jumat malam (23/7).

Harry mencatat, pada 2004, anggaran pengentasan kemiskinan sebesar  Rp240 triliun. Kini di 2020, anggaran terebut naik menjadi Rp2.300 triliun.

Menurut Harry pengelolaan keuangan negara saat ini masih belum sesuai dengan tiga prinsip pengelolaan negara yang digariskan oleh konstitusi. Yaitu terbuka, bertanggungjawab, dan memakmurkan.   “Anggaran negara saat ini belum memakmurkan masyarakat, karena masyarakat miskin terus bertambah, apalagi di masa pandemi sekarang,” kata Harry menambahkan.

Dalam forum diskusi yang sama, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Karimi menambahkan ketimpangan di Indonesia masih tinggi, yakni di 0,381 per Maret 2020. Kesenjangan aset masih 0,80 dan ketimpangan lahan sebesar 0,68.

“Rumah Tangga yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa mengalami penurunan pendapatan,” kata Karimi.

Fakta lain ialah rumah tangga petani Indonesia menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. “Kalau mau produktif, mereka paling tidak harus punya 3 hektare,” katanya.

Selama pandemi ini, Karimi meminta pemerintah perlu mendorong Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan akses keuangan formal yang mudah, misal berupa pembiayaan kredit hingga digitalisasi.

Selama PSBB seharusnya basis online untuk usaha mikro dan kecil di dorong agar aktivitas usaha mereka tetap hidup. “Pemerintah akan dengan sendirinya mendorong ekonomi lokal,”kata Karimi.

Sementara itu, Didin Damanhuri, guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, menambahkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai salah satu indikatornya adalah 2 persen penduduk Indonesia menguasai aset finansial sebesar 85 persen dari seluruh aset finansial di Indonesia.

“Saat ini negara kita adalah ketiga tertimpang di dunia,” kata Didin, dalam forum diskusi yang sama. [ ]

Back to top button