Menurut Dicky saat ini Indonesia tengah menuju puncak krisis Covid-19 yang ditandai dengan tingginya jumlah Corona harian RI.
JERNIH-Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah untuk menunda pelonggaran Peraturan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM pada 26 Juli mendatang.
Menurut Dicky, belum waktunya pemerintah melonggarkan PPKM mengingat kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi angkanya.
“Belum sebetulnya (bagi) kita waktu untuk melonggarkan ini (PPKM) tentunya,” kata Dicky, pada Jumat (23/7/2021).
Kasus baru Corona di Indonesia pada Jumat (23/7) tercatat 49 ribu bahkan angka kematian akibat Covid-19 mencapai rekor baru. Menurut Dicky saat ini Indonesia tengah menuju puncak krisis Covid-19 yang ditandai dengan tingginya jumlah Corona harian RI.
Untuk itu Dicky menyarankan pemerintah lebih fokus untuk melakukan testing, tracing, dan treatment.
“Oleh karena itu saya memberi opsi solusi saran pertama bahwa kita kembali pada memilih strategi yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap semua sektor baik kesehatannya, maupun ekonomi. Apa itu? yaitu testing, tracing, dan karantina”.
Dicky bahkan memberi rekoemndasi untuk fokus pada Jawa, Bali dan Madura.
+Treatmentnya harus ekstrem dilakukan, misalkan satu juta tes per hari dan merata terutama fokusnya tentu di Jawa, Bali, sama Madura itu wajar,” kata Dicky.
Dicky juga mengerti jika perpanjangan PPKM sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.
Untuk itu Dicky mendesak agar pemerintah mempercepat vaksinasi. Ia juga setuju jika pemerintah meneruskan kebijakan work from home.
“WFH 100% untuk yang memang sektor bisa dirumah,” kata menambahkan.
Sementara pakar epidemiologi UGM Citra Indriani juga menyebut agar tidak perlu melonggarkan PPKM. Namun Citra mengingatkan agar bantuan dari pemerintah harus segera disalurkan secara cepat ke masyarakat yang terdampak.
“Saya kira masih perlu diperpanjang ya, belum saatnya untuk (PPKM) dilonggarkan sekarang, perlu diimbangi dengan gelontoran bantuan untuk masyarakat,” kata Citra. (tvl)
